Baca! Biar Ko Tau
Pencarian
42 artikel cocok dengan pencarian Anda.
SUGAPA - Selama ini porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD Kabupaten Intan Jaya sangat kecil, yakni di bawah 1%. Hal ini menunjukan Intan Jaya masih butuh waktu yang panjang untuk mampu mandiri dalam membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat.
SUGAPA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Intan Jaya, menggelar acara finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Intan Jaya tentang pajak dan retribusi. Finalisasi yang digelar Selasa (8/9/23) di Sugapa, dihadiri Pj Bupati Intan Jaya, Apolos Bagau, ST diwakili Sekda Intan Jaya, Asir Mirip, S.Pd, M.Si. Turut hadir pula narasumber dari Ditejen Keuangan Daerah Kemendagri.
SUGAPA – dalam proses penyusunan raperda pajak dan retribusi di Kabupaten Intan Jaya, harus dilakukan secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditegaskan Pj Bupati Intan Jaya, Apolos Bagau, ST seperti disampaikan Sekda Intan Jaya, Asir Mirip, S.Pd, M.Si, saat finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Intan Jaya tentang pajak dan retribusi, Selasa (8/9/23) di Sugapa.
NABIRE - Apapun pajak dan retribusi daerah yang dikelola secara langsung oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil, secara langsung berada di bawah payung hukum Undang–Undang (UU) nomor 2 tahun 2022.
NABIRE - Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos, M.Si, maraknya ijin Miras dan retribusi palsu yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan, untuk menanganinya dengan cara semua perijinan harus lewat satu pintu. Bupati Mesak meminta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nabire agar tidak lagi memberikan kelonggaran bagi oknum-knum ASN untuk melakukan atau membuat surat ijin paslu. Tetapi yang benar harus ada buki pembayaran yang sah dari pihak bank barulah ijin bisa diterbitkan.
NABIRE - Pemerintah Kabupaten Nabire menjaga ketat pungutan pajak retribusi di setiap pengusaha agar tidak terjadi kebocoran di mana–mana dan demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun ternyata juga masih ada oknum-oknum yang nakal.
DOGIYAI – Adanya peristiwa pembakaran terhadap tempat di sejumlah wilayah Kabupaten Dogiyai, berdampak terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah. Akibatnya, pajak dan restribusi di Kabupaten Dogiyai hasilnya nihil setelah terjadi kerusuhan Moanemani Dogiyai. Pasca pembakaran, pemilik kios rumah makan di Moanemani dan Bomomani Distrik Mapia mengungsi ke Nabire.
NABIRE – Adanya penarikan retribusi sampah yang dilakukan kelurahan dengan nominal retribusi yang tak wajar, Dinas Lingkungan Hidup bersama Sekda Nabire memanggil dan mengumpulkan para lurah se kota Nabire di kantor Bupati, Rabu (21/9/22) pagi.
NABIRE – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nabire mempertanyakan mekanisme penarikan retribusi melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di daerah ini. Apakah ada kewenangan bagi OPD teknis untuk menarik pajak.
NABIRE - Bertempat di aula pertemuan Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Nabire, Kamis (1/9/22), Bupati Nabire yang diwakili Asisten III Setda Nabire, Yakop Tagi, membuka sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pajak dan Retiribusi Daerah.