NABIRE – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nabire mempertanyakan mekanisme penarikan retribusi melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di daerah ini. Apakah ada kewenangan bagi OPD teknis untuk menarik pajak.

Anggota Komisi B, Musa Malissa menilai adanya arogansi masing-masing pimpinan OPD sehingga bersikeras untuk menangani penarikan pajak retribusi melalui instansi teknis tersebut. “Masing-masing pimpinan OPD ini egonya tinggi sehingga masing-masing mempertahankan diri,” nilai Musa Malissa saat rapat dengar pendapat antara Komisi B dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di ruang Komisi B, Jumat (16/9) siang...

BACA berita selengkapnya di Koran Papuapos Nabire atau kunjungi edisi koran digital epaper di https://www.papuaposnabire.com/epaper