“legislatif”

Eksekutif Legislatif dan Yudikatif Jangan Diam Atas Hilangnya 6 Nyawa di Dogiyai Berdarah

Fiskal Papua Tengah Diprediksi Anjlok di 2026, Gubernur Meki Nawipa Ajak Legislatif Bersinergi

Bupati Berharap Komunikasi Eksekutif dan Legislatif Semakin Lancar

NABIRE - Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos.,M.Si, menghadiri sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Nabire periode 2024-2029, bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Nabire, Selasa (31/12/2024) lalu.

Legislatif Minta Pemekaran Kampung, Penempatan Tenaga Medis dan Guru Masuk Dalam RPJMD

NABIRE - Anggota DPRD Kabupaten Nabire, Klemens Danomira, S.Sos saat pemaparan Rankir RPJMD tentang Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Nabire bersama pihak eksekutif, Rabu (20/04/22) di Ruang Bamus DPRD Nabire, mengatakan, bicara soal pemekaran kampung, dari 80 kampung, masih ada 8 kampung yang masih status kampung persiapan. Sehingga dalam Pokir DPRD Nabire agar 8 kampung persiapan tersebut bisa menjadi kampung devinitif.

Disesalkan, Pemkab Dogiyai Tak Hiraukan Legislatif

NABIRE – Disesalkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dogiyai khususnya bupati bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak m

Eksekutif dan Legislatif Perlu Sikapi Kepemilikan Lahan Tak Digarap

NABIRE – Kepala Bidang Kemasyarakatan Suku Wate, Daud Monei, angkat bicara soal status tanah di Lahan usaha Dua Transmigrasi di wilaya

Bahas Hal Urgen, Eksekutif dan Legislatif Rakor Bersama

INTAN JAYA – Dalam rangka membahas dua (2) hal yang cukup urgen alias penting, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Intan Jaya dalam hal ini

Legislatif Harus Jadi Penyeimbang, Penyemangat Eksekutif

NABIRE - DPRD Kabupaten Nabire institusi yang dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya senantiasa berdampingan dengan lembaga eksekut

Kerjasama Legislatif dengan Eksekutif Sangat Penting Bangun Daerah

DEIYAI - Dalam membangun daerah dibutuhkan partisipasi dan kerjasama  yang baik dengan pihak–pihak terkait, maka dalam memajukan

Eksekutif dan Legislatif Bagian Tak Terpisahkan Dalam Tata Kelola Pemda

INTAN JAYA - Berdasarkan Undang-Undang (UU) RI nomor: 23 tayun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa Eksekutif dan Legislatif me