“mrp”

MRP-PPT Hadir Beri Perlindungan Terhadap OAP

NABIRE - Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah (PPT) menegaskan akan terus berjuang untuk hak-hak Orang Asli Papua (OAP). MRP PPT juga mengajak semua pihak untuk mendukung upaya ini secara bersama-sama.

Pencaker Minta Kuota 100% OAP dan Bentuk Pansus MRP PT

NABIRE - Pencaker Kode R 2024 yang berjumlah ratusan orang, datangi Kantor Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP-PPT), Rabu (19/2/2025).

Pagi Ini Pencaker Datangi MRP Papua Tengah

MRP PAPUA TENGAH BERDUKA

MRP Papua Papua Tengah Berduka

NABIRE - Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah mengumumkan duka cita yang mendalam atas meninggalnya salah satu anggota MRP, Pipina Wonda, S.Pt, yang meninggal dunia pada Rabu (5/2/25) di rumah duka yang beralamat di Wonorejo, Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.

Pj Gubernur Hadiri Pembukaan Masa Sidang MRP Papua Tengah TA 2025

KETUA I MRP BUKA SOSIALISASI NILAI NILAI KEBANGSAAN MEMPERKUAT NKRI

Ketua MRP PPT Imbau Masyarakat Jangan Mudah Diprovokasi

NABIRE - Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah (PPT), Agustinus Anggaibak, mengimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Papua Tengah pasca pesta demokrasi selesai agar tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan politik atau lainnya.

MRP Papua Tengah : Pentingnya Sosialisasi Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945

NABIRE - Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua tengah melalui Wakil Ketua I, Paulina Marei menegaskan, pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bagi masyarakat Papua dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Aula Tabernakel Jalan Kusuma Nabire. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketua I MRP Buka Sosialisasi Nilai-Nilai Kebangsaan, Memperkuat NKRI

NABIRE – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Jumat (6/12/24) menggelar kegiatan sosialisasi pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Peraturan perundang-undangan dan Bhinneka Tunggal Ika.