NABIRE - Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah (PPT) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPR-PPT) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah, Selasa (25/02/2025), guna membahas terkait Pencaker, yang beberapa hari lalu menyampaikan aspirasinya.

Dikatakan Ketua I MRP-PPT, Paulina Marey, kepada awak media ini usai kegiatan, Rakor hari ini menindaklanjuti demo Pencaker yang beberapa lalu atas hasil 'Kode R’ yang dikeluarkan.

Dan ada beberapa poin-poin tertentu yang para Pencaker minta untuk MRP-PPT menindaklanjuti. Akhirnya MRP-PPT mengambil kesimpulan dan membuat tim untuk melakukan pertemuan bersama DPRPPT dan BKPSDM Papua Tengah.

Selain itu, dalam Rakor bersama tersebut untuk mendapat suatu keterangan mengenai aspirasi Pencaker sebelumnya ke MRP-PPT sebagai lembaga juga belum mengetahui dengan Kode R yang dimaksud.

“Pertemuan ini bukan sampai di sini, tetapi kedepan MRP-PPT, DPRPPT dan BKPSDM akan menjadi mitra kerja dan kami lembaga kultur mengeluarkan surat dari MRP-PPT itu, khususnya soal keterangan tentang keaslian orang Papua,” ujarnya.

Tidak terlepas dari anak per-anakan, yang mana bapak Papua mama non-Papua, begitu pula sebaliknya Mama Papua, bapak non-Papua. Adapun satu poin yang mana orang tuanya sudah tinggal lama dan pernah menjadi perintis di tanah Papua juga diberi kesempatan kepada mereka. “Hal itu berlaku khusus di Provinsi Papua Tengah,” tandasnya.

Pantauan Papuapos Nabire, Rakor tersebut dihadiri Ketua I MRP-PPT, Kepala BKPSD Provinsi Papua Tengah, Ketua DPRPPT sementara dan Forkopimda Provinsi Papua Tengah, dimulai pukul 14.00 WIT sampai 17.00 WIT, bertempat di Aula Pertemuan MRP-PPT dan berlangsung aman hingga selesai.(rob/hum mrp-ppt)