NABIRE - Audensi bersama Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP-PPT) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) membahas beberapa hal urgen, utamanya menyangkut kekhususan bagi masyarakat Papua, utama di wilayah Provinsi Papua Tengah. 

Audensi dua lembaga perwakilan daerah dan masyarakat adat, digelar Kamis pagi (5/6/2025) mulai pukul 10.00 WIT, bertempat di salah satu rumah makan di Nabire itu, menyangkut beberapa hal penting, seperti soal keamanan yang belakangan ini memanas di Papua Tengah, Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) yang rencana akan direvisi hingga aturan lainnya menyangkut Orang Asli Papua (OAP). 

Dari DPD RI diwakili langsung Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Rawayei dan anggota DPD RI Lis Tabuni dan dari MRP-PPT dipimpin langsung Ketuanya Agustinus Anggaibak, S.M, dan dihadari sejumlah anggota MRP-PPT dari masing-masing Kelompok Kerja (Pokja).

Yang hangat dibahas dalam kesempatan itu sesuai pantauan media ini menyangkut keamanan, khususnya di Papua Tengah. 

Yorrys Rawayei, dalam wawancaranya menjelaskan, rangkaian kunjungan kerja dirinya bersama Lis Tabuni ini bertujuan untuk bertemuan semua stakeholder yang ada di Provinsi Papua tengah, mulai dari Gubernur, Danrem, Kapolda, Kabinda, DPR Papua Tengah, mahasiswa dan MRP Provinsi Papua Tengah.

Dijelaskannya, dari semua hasil pertemuan itu membahas tentang stabilitas keamanan daerah di Papua Tengah. “Kami juga sendiri telah menjelaskan bahwa ini provinsi baru, DPR baru, semua serba baru, untuk itu perlu adanya konsolidasi dengan stakeholder yang lain, untuk membuat peraturan-peraturan daerah, karena ini yang akan menjadi presentasi UU Otsus yang ada, sehingga bisa diputuskan,” jelasnya.

Yorrys Rawayei juga menyampaikan, adanya keprihatinan menyangkut soal kekuatan KKB di seluruh Papua. Dimana waktu itu masih dua wilayah provinsi, yakni Lapago dan Meepago, hanya ada 3 daerah rawan, yang mana saat ini ada 5 daerah rawan dan seharunya tidak boleh terjadi.

Untuk itu, pihak DPD RI akan berkoordinasi dengan pihak terkiat, dan juga akan menyampaikan hal ini saat reses nantinya di Jakarta.

Sementara itu, Ketua MRP-PPT, Agustinus Anggaibak menyampaikan, pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah adalah wali Tuhan di bumi ini, sehingga harus melihat dengan baik apa yang terjadi dan diinginkan Masyarakat di tingkat bawah, utamanya masyarakat Papua.

Tak banyak disampaikan Ketua MRP-PPT dalam kesempatan itu, hanya berpesan melalui perwakilan DPD RI yang hadir kini telah disampaikan beberapa aspirasi yang kiranya dibawah ke pemerintah dan Parlemen Senayan kedepan, untuk kemajuan dan pembangunan di Papua Tengah ini agar dapat sejajar dengan daerah lain di Indonesia.(wan)