Lompat ke konten utama
Papuapos Nabire

Pencarian

“pelantikan”

116 artikel cocok dengan pencarian Anda.

Foto berita: Pemkab Nabire Gelar Pelantikan Tiga Tim
Nabire

Pemkab Nabire Gelar Pelantikan Tiga Tim

NABIRE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire gelar pelantikan tiga tim, yakni, pertama, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif. Kedua, Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan (TKPKD) yakni menurunkan tingkat kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu dan menyeluruh meliputi penepatan sasaran. Pelantikan bertempat di Aula PUPR Jalan Merdeka, Kamis (19/09/2024).

Foto berita: Pemkab Nabire Gelar Tiga Tim Pelantikan
Nabire Update

Pemkab Nabire Gelar Tiga Tim Pelantikan

NABIRE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire Tiga Tim pelantikan yakni pertama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kedua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan dan ketiga tim panitia pengendali inflansi daerah kabupaten Nabire, bertempat di PUPR, Kamis (19/09/2024).***

Foto berita: Pelantikan Alat Kelengkapan MRP Provinsi Papua Tengah
Nabire Update

Pelantikan Alat Kelengkapan MRP Provinsi Papua Tengah

NABIRE - MRP Papua Tengah telah melakukan Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan Dan Anggota, Alat Kelengkapan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, Di pimpin oleh ketua MRP Papua Tengah Agustinus Anggaibak, S.M (Ketua), Paulina Marey (Wakil Ketua I), Nungganggame Domclay Matheus Wakerkwa, BA ( Wakil Ketua II), berlokasi di Aula RRI Jum'at (21/06/2024).

Foto berita: Pj Gubernur Papua Tengah : Stop Pro Kontra Pelantikan Pj Bupati Mimika
Papua Tengah

Pj Gubernur Papua Tengah : Stop Pro Kontra Pelantikan Pj Bupati Mimika

NABIRE – Pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito, S.IP, M.Si setelah pejabat sebelumnya, Johannes Retob, diberhentikan sementara karena sedang menjalani proses hukum, sempat menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat Mimika. Terkait hal ini, Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, S.Sos, MM, menegaskan agar pro kontra maupun polemik di masyarakat terkait pelantikan agar dihentikan. Karena pelantikan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.