“Hukum”

Semarak Ulang Tahun ke-45 PKBN Nabire: Gotong Royong Cerminkan Hukum Kristus

Persiapkan Badan Hukum, FKAP Nabire Data Ulang Anggota

NABIRE - Dalam rangka mempersiapkan satu komunitas yang berbadan hukum, Forum Komunitas Anak Polisi (FKAP) Kabupaten Nabire melakukan pendataan ulang anak-anak polisi yang sudah purnawirawan dan yang aktif untuk mendapatkan data yang valid untuk melangsungkan program-program ke depan.

Lawatan Ke Mimika Tinjau Lapas, Gubernur : Kami Siapkan BPJS dan Bantuan Hukum

TIMIKA - Gubernur Papua Tengah Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley bersama Ketua DPR Papua Tengah Delius Tabuni, didampigi Bupati Mimika Johannes Retop, Wakil Bupati Emanuel Kemong, serta sejumlah pejabat provinsi dan kabupaten lainnya mengunjungi para nara pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Mimika, Kamis, (9/4/25).

Tatap Muka Gubernur Meki dan Warga Lapas : Hukum di Indonesia Bagian Timur Tak Adil ?

Pemerintah Papua Tengah Akan Buat Lembaga Hukum Bagi Masyarakat

Polres Serahkan Anak Berhadapan Hukum ke Kejari

NABIRE - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Nabire menyerahkan seorang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) beserta barang bukti kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan kepada Kejaksaan Negeri Nabire. Penyerahan tersangka inisial YN (17) dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak Kejaksaan, Selasa (11/2/2025) pukul 15.00 WIT.

Kontroversi Pengangkatan DPRPT, Silahkan Tempuh Jalur Hukum

NABIRE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, Kamis (6/2/2025) menerima aspirasi dari Forum Intelektual Kabupaten Puncak yang mendatangi Kantor Gubernur Papua Tengah dan menggelar aksi demonstrasi damai.

Pemkab Intan Jaya Gelar Konsultasi Publik Raperda Perlindungan Masyarakat Hukum

NABIRE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Intan Jaya menggelar kegiatan konsultasi publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin (16/12/24) kegiatan tersebut membahas tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum di Kabupaten Intan Jaya.

Urbanus Wihiawari: Batas Wilayah Menurut Hukum Adat dan Administrasi Pemerintahan

NABIRE - Pada lanjutan hari pertama Rapat Koordinasi (Rakor) Kelompok Kerja (Pokja) Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP-PPT), Drs. Urbanus Wihiyawari, M.Si yang menjabat sebagai Biro Pemerintahan Otonomi Khusus (Otsus) dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Papua Tengah, menjadi narasumber kedua dengan membawa materi tentang 'Batas Wilayah Menurut Hukum Adat dan Administrasi Pemerintahan', pada Kamis (10/10/24) kemarin.

Hukum Anak dan Istri dalam Nikah Siri

NABIRE - Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Nabire, terkait perlindungan hukum terhadap anak serta istri dalam nikah siri. Tidak diperoleh baik perlindungan dalam bidang administrasi, perdata maupun pidana. Secara hukum istri dan anak tidak dapat membuktikan dengan akta nikah, begitu pula atas anak yang dilahirkan dari perkawinan siri.