Baca! Biar Ko Tau
Pencarian
369 artikel cocok dengan pencarian Anda.
JAYAPURA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua akan menindaklanjuti penahanan Bupati Biak, Thomas Ondy, oleh Polda Papua terkait dugaan tindak pidana korupsi APBD Mamberamo Raya 2011-2013 yang merugikan negara Rp84 miliar. "Jika Bupati Biak ditahan, masih ada wakil bupat
JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua akan menunjuk setiap kampung satutenaga pendamping untuk 60 kampung Untuk lebih memaksimalkan danmengawal penggunaan dana program Gerakan Bangkit, Mandiri danSejahtera Harapan Seluruh Rakyat (Gerbangmas Hasrat Papua) padakabupaten/kota.
NABIRE - Badan Pengurus Daerah Kamar Adat Pengusaha Papua (BPD KAPP) menggelar sosialisasi bantuan Pemerintah Provinsi Papua kepada Badan Pengurus Pusat (BPP) KAPP, Rabu (13/7), di Pasar Koperasi Wanita Mandiri Kalibobo. Pemerintah Provinsi Papua memberikan bantuan pada BPP
JAYAPURA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) terkait Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2016. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Papua Benyamin Arisoy, Sabtu (19/6) di Jayapura menga
NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan penataan regulasi yaitu rekonstruksi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua. Dimana Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintah Otonomi Khusus di Tanah Papua akan diimpleme
Jayapura,- Sebanyak 253 CPNS Kategori Satu (K1) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan. SK pengangkatan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP. MH, pada apel p
Jayapura,- Menanggapi kasus korupsi yang menimpa Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Papua, Doren Wakerkwa (DW) dan Kepala Badan Penanaman Modal Papua, Jhon Way (JW) senilai tiga milliar rupiah, Pemerintah Provinsi Papua tetap bersikap netral. "Jadi t
Jayapura - Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan bahwa dirinya akan membalikkan pemberian dana otonomi khusus bagi Papua yakni 80:20. Dimana 80 persen untuk kabupaten/kota dan Provinsi hanya mendapatkan 20 persen saja. Sebagai mantan bupati dirinya memahami persoalan yang
Jayapura,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Menggelar "Halal Bihalal" Idulfitri 1434 H dengan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri, dengan menghadirkan Ustat Saiful Islam Al Payage, Selasa (20/8). Dalam acara ini, Gubernur Papua Lukas Enembe didampingi Sekda drh