NABIRE - Bertempat di Guest House Nabire, Provinsi Papua Tengah, pada Kamis (11/6/26), Pemprov Papua Tengah melalui Dinas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Penginputan Indikator Inovasi Daerah dan Koordinasi Teknis Aplikasi Innovation Government Award (IGA) Tahun 2026.

Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Nawipa, SH, yang dibacakan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, SDM dan pengembangan Otsus, Ukkas, S.Sos., M.KP mengatakan, Bimtek Tata Cara Penginputan Indikator Inovasi Daerah dan Koordinasi Teknis Aplikasi IGA tahun 2026 ini sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang inovatif, terukur dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bapperida Papua Tengah yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. “Saat ini pemerintah daerah dituntut untuk tidak bekerja secara biasa-biasa saja. Tantangan pembangunan semakin kompleks, kebutuhan masyarakat terus berkembang, sementara sumber daya dan kapasitas daerah harus dikelola secara efektif dan tepat sasaran,” terangnya. 

Lanjut Ukkas, kegiatan inovasi daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. Dan Innovation Government Award bukan hanya soal penilaian atau penghargaan semata, lebih penting adalah bagaimana inovasi menjadi budaya kerja dalam pemerintahan. Inovasi harus hadir dalam bentuk kebijakan yang efektif, pelayanan yang lebih cepat, tata kelola yang lebih sederhana dan program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Di sela-sela kegiatan itu, ia menambahkan Pemprov Papua Tengah saat ini sedang mendorong pembangunan daerah melalui visi ‘Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju dan Berkelanjutan’. Visi ini dijabarkan dalam berbagai program prioritas pembangunan daerah, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, konektivitas wilayah hingga penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pelayanan publik.

Karena itu, setiap perangkat daerah harus mampu menghadirkan inovasi yang selaras dengan arah pembangunan daerah dan kebutuhan riil masyarakat. Inovasi tidak harus selalu berbentuk aplikasi yang rumit atau program besar dengan biaya tinggi. Inovasi bisa dimulai dari penyederhanaan pelayanan, percepatan administrasi, peningkatan koordinasi lintas OPD, maupun pendekatan kerja yang lebih efektif dan responsif.

Kegiatan Bimtek ini menjadi penting karena penginputan indikator inovasi daerah harus dilakukan secara benar, lengkap dan sesuai pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Banyak program yang sebenarnya inovatif, tetapi tidak terdokumentasi dan tidak terinput dengan baik sehingga tidak terbaca dalam sistem penilaian nasional. Di sini letak pentingnya koordinasi teknis dan pemahaman yang sama antar perangkat daerah.

“Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, aktif berdiskusi dan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat kapasitas masing-masing OPD,” tutupnya. (rob/Hum Pemprov)