NABIRE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menyiapkan sembilan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah menuju angka 8 persen. Strategi tersebut diarahkan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, dalam sambutan yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Victor Fun, pada Rapat Koordinasi Pemantauan, Pengawalan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Papua Tengah, Rabu (7/10/2026).

Victor mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 8 persen harus diterjemahkan menjadi kerja nyata, mulai dari percepatan realisasi APBD, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, pengendalian harga kebutuhan pokok, perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas masyarakat, pengembangan UMKM dan pariwisata hingga kemudahan perizinan.

Menurutnya, dokumen Tim Pengawalan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP4ED) menjadi salah satu instrumen untuk mengukur sekaligus mengawal berbagai indikator tersebut.

Pertama, percepatan realisasi APBD. Pemerintah daerah diminta memastikan belanja pemerintah memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah. Percepatan lelang dan pengadaan belanja modal, pengadaan barang dan jasa serta penyaluran Bansos dan BLT menjadi agenda yang harus dikawal hingga akhir 2026.

“APBD harus hadir dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Jangan menjadikan penyerapan anggaran hanya sebagai ukuran administratif,” kata Victor membacakan sambutan gubernur.

Kedua, peningkatan investasi. Pemprov Papua Tengah mendorong DPMPTSP bersama OPD teknis memetakan peluang investasi di sektor unggulan sekaligus memberikan pendampingan kepada investor. Sejumlah persoalan seperti keterbatasan transportasi, tingginya biaya angkutan, keamanan, status lahan dan hak ulayat dinilai perlu diselesaikan secara bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Ketiga, pembangunan infrastruktur. Pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari penguatan jalan, jembatan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan infrastruktur pendukung lainnya. Infrastruktur diharapkan membuka akses masyarakat terhadap pasar, pendidikan, kesehatan, investasi dan lapangan pekerjaan.

Keempat, pengendalian harga dan ketersediaan bahan pokok. Kondisi geografis Papua Tengah yang menyebabkan tingginya biaya distribusi dan logistik menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, pemantauan harga dan stok, rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), operasi pasar atau Gerakan Pangan Murah (GPM) serta subsidi ongkos angkut perlu terus diperkuat, terutama bagi masyarakat di wilayah pegunungan dan daerah dengan akses transportasi terbatas.

Kelima, pencegahan peredaran barang ilegal. Pengawasan akan diperkuat melalui sinergi Bea Cukai, kepolisian dan perangkat daerah terkait. Keenam, perluasan kesempatan kerja. Pemerintah mendorong program pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan sektor unggulan daerah. Pelatihan, kata Victor, tidak boleh berhenti pada pemberian sertifikat, tetapi harus mampu menghasilkan tenaga kerja yang benar-benar terserap.

Ketujuh, peningkatan produktivitas agraris. Pertanian disebut sebagai salah satu kekuatan ekonomi masyarakat Papua Tengah. Pemerintah akan mendorong peningkatan produksi melalui bantuan sarana produksi, bibit, pendampingan penyuluh, pengembangan komoditas unggulan dan peningkatan produktivitas. Masyarakat diharapkan tidak hanya menghasilkan produk untuk kebutuhan sendiri, tetapi mulai menghasilkan komoditas bernilai tambah yang mampu menembus pasar lebih luas.

Kedelapan, pengembangan manufaktur, UMKM dan pariwisata. Pemerintah ingin mendorong perubahan pola ekonomi dari penjualan bahan mentah menuju peningkatan nilai tambah produk lokal. Komoditas seperti kopi, ubi jalar, sayuran dataran tinggi, hasil perikanan darat, noken dan kerajinan didorong memiliki kualitas, kemasan, legalitas dan akses pasar yang lebih baik.

Potensi pariwisata juga akan dikembangkan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam, budaya dan kearifan lokal. Salah satunya potensi Danau Tigi di Kabupaten Deiyai yang telah diidentifikasi dalam materi TP4ED bersama potensi ubi jalar, sayuran, kopi, perikanan darat, ternak dan UMKM.

Kesembilan, kemudahan perizinan. Pemerintah diminta hadir sebagai fasilitator kegiatan ekonomi melalui pelayanan perizinan yang cepat, sederhana, transparan dan mudah diakses. Sosialisasi dan pendampingan OSS-RBA serta pelayanan perizinan hingga tingkat distrik dinilai perlu diperkuat.

Victor menegaskan, TP4ED tidak boleh berhenti sebagai dokumen pendataan dan laporan. Setiap persoalan ekonomi harus memiliki data yang jelas, OPD penanggung jawab, target terukur, batas waktu penyelesaian, dukungan anggaran serta mekanisme monitoring dan evaluasi.

“Pertumbuhan ekonomi 8 persen adalah kerja bersama,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh data yang digunakan dalam pengambilan kebijakan diverifikasi bersama OPD dan BPS. Sebab, sebagian angka dalam dokumen TP4ED masih bersifat estimasi dan perlu diverifikasi sebelum ditetapkan sebagai data final.

Pemprov Papua Tengah juga akan memperkuat monitoring mingguan dan bulanan terhadap program yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi 8 persen tidak dapat dicapai hanya oleh satu OPD, satu pemerintah daerah, atau satu kelompok masyarakat,” katanya.

Menurutnya, dunia usaha harus diberi ruang berkembang, masyarakat diberi kesempatan produktif, anak muda memperoleh akses pekerjaan, UMKM mendapat akses pasar dan pembiayaan, sementara seluruh potensi daerah dikelola secara produktif dan berkelanjutan.

Pemprov Papua Tengah berharap Rakor tersebut menghasilkan langkah konkret yang dapat dilaksanakan hingga akhir 2026, sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi Papua Tengah pada 2027. (amd)