Baca! Biar Ko Tau
Kanal
Kumpulan berita, laporan, dan liputan terbaru dari kanal Opini.
215
Artikel
Bukan karena pemerintah pusat tidak boleh membicarakan persoalan OAP. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah mempunyai kewajiban memastikan kebijakan Otonomi Khusus Papua dilaksanakan secara tertib, adil, konsisten, dan memiliki kepastian hukum. Namun, terdapat pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apa yang sebenarnya hendak disamakan dalam “penyamaan persepsi” tersebut?
Reformasi birokrasi bukan sekadar tentang berapa banyak pejabat yang berganti, tetapi tentang seberapa baik pemerintah menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat.
Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan kepegawaian dilaksanakan sesuai asas legalitas, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
HUKUM pidana Indonesia kembali menghadapi ujian berat dalam menyelaraskan rasa keadilan masyarakat dengan kepastian hukum formal. Dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) yang dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), tuntutan dan ancaman pidana penjara maksimal secara absolut dikunci pada angka 10 tahun penjara, meskipun korbannya juga merupakan seorang anak.
