Menaker Sampaikan Pedoman Penghitungan Upah Minimum 2027 kepada Gubernur
Pedoman tersebut disampaikan melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.
Pencarian
29 artikel cocok dengan pencarian Anda.
Pedoman tersebut disampaikan melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bapperida Kabupaten Intan Jaya, I Nengah Kariasa, SE, saat pembukaan Musrenbang RKPD Tahun 2027 di Sugapa, Selasa (31/3/2026). Seluruh tahapan perencanaan, termasuk penyampaian pokok-pokok pikiran DPRK, telah dilakukan melalui SIPD.
Dalam sambutannya, Bupati Aner Maisini, S.Kom., S.H., M.H., mengingatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana Otsus. Menurutnya, anggaran tersebut merupakan hak masyarakat yang harus diwujudkan melalui program pembangunan yang berdampak langsung.
Keberangkatan tim sepak bola andalan Kabupaten Nabire ini didampingi langsung oleh sang Manajer Klub, Nandito Mapian Magai, SKM.
“Guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 dengan mekanisme otomatis tanpa seleksi. Status mereka juga akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat,” kata Abdul Mu’ti, sebagaimana dikutip dalam siaran pers Kemendikdasmen, Kamis (8/10/2026).
Penandatanganan kesepakatan tersebut menjadi bagian penting dalam menyatukan langkah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menentukan proporsi alokasi DTI untuk Tahun Anggaran 2027.
Pertemuan penting tersebut merupakan tindak lanjut langsung atas surat edaran dari Kementerian Pertanian tertanggal 15 September 2026 yang mengatur tentang tata cara penginputan e-RDKK kelompok tani.
“Data itu sudah dirilis dan resmi kami gunakan untuk intervensi stunting tahun 2027 nanti,” ujar Kepala Bidang Sosial Budaya Bapperida Kabupaten Nabire, Luis Marthen Inggesi, S.Sos., M.M., saat ditemui di Aula RRI pada Rabu (30/9/2026).
Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa mengatakan, rapat tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut komitmen bersama yang telah disepakati pada 16 Juli 2026 bersama para gubernur se-Tanah Papua, dengan disaksikan unsur Majelis Rakyat Papua (MRP) serta kementerian dan lembaga terkait.