Bupati Yunus Wonda Hadiri Kesepakatan Alokasi DTI 2027
Penandatanganan kesepakatan tersebut menjadi bagian penting dalam menyatukan langkah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menentukan proporsi alokasi DTI untuk Tahun Anggaran 2027.

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua bersama pemerintah kabupaten/kota memperkuat komitmen pemerataan pembangunan infrastruktur melalui penandatanganan Kesepakatan Proporsi Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Bagian Agregat Provinsi dan Bagian Agregat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2027.
Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., turut menghadiri kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Papua, Dok II, Kota Jayapura, Selasa (6/10/2026).
Penandatanganan kesepakatan tersebut menjadi bagian penting dalam menyatukan langkah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menentukan proporsi alokasi DTI untuk Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan ini diharapkan menjadi dasar dalam memastikan pemanfaatan DTI dapat diarahkan secara tepat sasaran, transparan, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Papua.
Dengan adanya kesepakatan proporsi tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan, sehingga dukungan anggaran untuk infrastruktur benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura, keterlibatan dalam forum tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Papua, khususnya dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan merata.
Penandatanganan kesepakatan tersebut sekaligus menegaskan komitmen bersama pemerintah daerah untuk menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu instrumen penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan terus diperkuat agar pengelolaan serta pengalokasian DTI pada 2027 dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua. (ist)
Bagikan artikel ini



