NABIRE — Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah mematangkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 sebagai pijakan memperkuat sistem kesehatan yang tangguh, adaptif, dan mampu menjangkau masyarakat hingga wilayah pedalaman.

Penajaman Renja tersebut dilakukan melalui Workshop Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan RI dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (UNHAS) yang berlangsung 5–7 Agustus 2026 di Hotel Mahavira 2 Nabire.

Kegiatan tersebut menjadi forum penting untuk memastikan program kesehatan tahun 2027 tidak hanya berorientasi pada pelayanan rutin, tetapi juga memiliki strategi menghadapi krisis kesehatan dan Kejadian Luar Biasa (KLB).

Salah satu terobosan yang dimasukkan dalam Renja 2027 adalah strategi tata kelola “SPM 2+1”. Skema tersebut menempatkan dua kewenangan utama provinsi pada penanganan krisis kesehatan dan KLB.

Sementara unsur “+1” diarahkan sebagai peran Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah sebagai support system bagi delapan kabupaten agar mampu memenuhi 12 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan dasar secara mandiri.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dr. Agus, mengatakan Renja 2027 harus menjadi instrumen yang mampu menerjemahkan visi dan misi pemerintah daerah ke dalam program kesehatan yang terukur.

“Rencana Kerja 2027 adalah instrumen utama untuk mengeksekusi visi Gubernur dan Wakil Gubernur secara terukur. Melalui strategi SPM 2+1, Papua Tengah tidak hanya fokus pada intervensi krisis regional, tetapi juga memastikan kabupaten mampu mencapai target pelayanan dasar,” tegasnya.

Siap Sebelum Krisis



Menurut dr. Agus, penguatan sistem kesehatan tidak boleh hanya dilakukan ketika bencana atau krisis sudah terjadi. Pemerintah harus memiliki kesiapan sejak sebelum situasi darurat muncul.

“Kita harus siap sebelum bencana datang, sigap saat bencana melanda, dan pulih bersama untuk bangkit lebih kuat,” ujarnya.

Filosofi tersebut menjadi salah satu arah baru dalam penyusunan Renja 2027, terutama dalam memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi berbagai potensi krisis kesehatan.

Draf Renja Dimatangkan

Workshop selama tiga hari tersebut juga menghasilkan sejumlah penyempurnaan substansial terhadap dokumen Renja.

Pendampingan intensif dari UNHAS mendorong perombakan draf Bab I dan Bab II, evaluasi kinerja melalui lima kelompok kerja, hingga penyelesaian Bab III serta matriks program dan pendanaan pada Bab IV.

Seluruh tahapan penyusunan dan penajaman dokumen tersebut berhasil dirampungkan sebelum kegiatan ditutup pada Jumat (7/8/2026).

Renja 2027 juga diselaraskan dengan visi Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley, khususnya dalam memperluas akses pelayanan kesehatan hingga wilayah pedalaman, mempercepat penurunan stunting, serta memastikan ketersediaan tenaga medis dan logistik kesehatan.

Penyusunannya turut menyesuaikan transisi regulasi dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menuju Permendagri Nomor 14 Tahun 2026.

Dinkes Papua Tengah menyampaikan apresiasi kepada Prof. Dr. Aminuddin Syam bersama tim UNHAS serta seluruh jajaran internal Dinkes yang terlibat dalam proses pendampingan.

Dengan rampungnya draf Renja 2027, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menargetkan pembangunan kesehatan yang lebih terarah, sekaligus memperkuat kemampuan delapan kabupaten dalam memenuhi pelayanan dasar bagi masyarakat.

Dari wilayah pesisir hingga pegunungan, sistem kesehatan Papua Tengah diharapkan semakin siap menghadapi krisis sekaligus mampu memberikan pelayanan yang merata dan berkelanjutan. (Humas Pemprov Papua Tengah)