Baca! Biar Ko Tau
Pencarian
19 artikel cocok dengan pencarian Anda.
NABIRE - Pemerintah Kabupaten Nabire semakin serius dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran Minuman Beralkohol (Mihol) di wilayahnya. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 10 Tahun 2025 yang merevisi Perbup Nomor 34 Tahun 2024. Perbup baru ini diharapkan dapat menutup kekurangan regulasi sebelumnya dan memperkuat sanksi bagi para pelanggar.
NABIRE - Kepolisian Resor Nabire akan memberikan sanksi tegas sesuai Undang-Undang (UU) Pidana yang berlaku bila menemukan pihak-pihak yang menjual dan memiliki Minuman Keras (Miras) diluar ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nabire dan tidak mengantongi ijin resmi.
NABIRE - Terhitung awal bulan September tahun 2021, semua satuan jenjang Pendidikan sudah kembali melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KB
NABIRE – Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Nabire dalam tahapannya tidak ada jadwal kampanye para pasangan calon. Hal ini
NABIRE – Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut terlibat dalam Pilkada Kabupaten Nabire, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan
NABIRE – Gubernur Papua, Lukas Enembe, melalui keputusannya nomor 188.4/149/Tahun 2020, membebaskan/menghapuskan sanksi administratif
NABIRE - Pemerintah Kabupaten Intan Jaya telah memerikan himbauan pertama dalam bentuk surat resmi yang ditandatangani Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, yang isiya meminta Kepala SKPD sampai dengan seluruh staf untuk aktif, namun sejauh ini elum juga diindahkan. Sela
NABIRE - Pemerintah Kabupaten Nabire tidak akan bermain-main lagi terkait permasalahan Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya jenis solar. Setelah beberpa kali menggelar pertemuan dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti TNI, Polri dalam hal ini Polres Nabire, Pemilik SPBU
NABIRE - Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, Natalis Kotouki menegaskan, hingga saat ini, DPRD Nabire belum menjatuhkan sanksi terhadap salah satu anggota dewan, apakah diberhentikn atau tidak. Dewan melalui BK, baru melakukan