Pencarian

“KPK”

33 artikel cocok dengan pencarian Anda.

Evaluasi dan Pendampingan Verifikasi 8 Area Renaksi KPK, Ditutup

NABIRE – Pj Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Halluk, S.Sos, MM, diwakili Plh. Sekda Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, menutup pelaksanaan evaluasi dan pendampingan verifikasi 8 area Renaksi KPK oleh verifikator Kementrian Dalam Negeri kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Kamis (23/11/23) kemarin.

2 tahun yang lalu

Nabire

Verifikator Kemendagri Evaluasi dan Pendampingan 8 Area Renaksi KPK

NABIRE - Verifikator dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melakukan evaluasi dan pendampingan 8 area Renaksi KPK kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Senin (20/11/23P) kemarin. Kegiatan diikuti kepala SKPD provinsi dan kepala SKPD pada 8 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah beserta Admin MCP serta Admin pada masing-masing area intervensi KPK yang bertanggung jawab dalam pengisian indikator dan sub indikator.

2 tahun yang lalu

Nabire

Rapat Koordinasi Pemda Nabire dan KPK Triwulan II

NABIRE – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Perwakilan Provinsi Papua menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nabire untuk triwulan II. Rakor digelar Senin (11/9/23) di ruang Setda Nabire.

3 tahun yang lalu

Nabire

KPK Gelar RDG Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Papua Tengah

NABIRE – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat dengan pendapat (RDP) koordinasi pemberantasan korupsi Pemda di wilayah Papua Tengah tahun 2023. Kegiatan yang digelar selama 2 hari di aula Kantor Gubernur Papua Tengah ini dalam rangka evaluasi progres implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP) triwulan I, persiapan SPI 2023, evaluasi tematik penerbitan aset dan optimalisasi pajak daerah. Kegiatan dibuka oleh Pj Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MM pada Selasa (23/5/23) dan ditutup pada Rabu (24/5/23) kemarin. Dari KPK turut hadir Kasatgas Korsupgah Wilayah V KPK RI, Nurul Ichsan Alhuda.

3 tahun yang lalu

Papua

KRP Siap Pasang Badan Untuk Gubernur Lukas Enembe, Apabila KPK Ngotot Jemput Paksa

JAYAPURA - Koalisi Rakyat Papua (KRP) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak melakukan aksi jemput paksa terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe, terkait penetapan beliau sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai Rp 1 milliar.

4 tahun yang lalu

Pemda Intan Jaya

Bupati dan Ketua DPRD Intan Jaya Hadiri Giat KPK di Jayapura

JAYAPURA – Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni dan Ketua DPRD Panius Wonda menghadiri Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dengan Pemerintah Daerah se-Provinsi Papua dalam rangka Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021, Selasa (23/11/2021), yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI).

4 tahun yang lalu