NABIRE – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Perwakilan Provinsi Papua menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nabire untuk triwulan II. Rakor digelar Senin (11/9/23) di ruang Setda Nabire.

Bupati Nabire, Mesak Magai, Sos, M.Si dalam sambutanya mengatakan, di tahun lalu untuk pencapaian nilai kita dapat urutan peringkat ketiga di Provinsi Papua Tengah. Namun justru Kabupaten Intan Jaya berada di posisi pertama di Provinsi Papua Tengah. Daerah berkinerja baik adalah Kabupaten Nabire dan Kabupaten Timika. Semua struktur pemerintahan terbentuk dan sistim pemerintahannya sudah berjalan baik. Karena dua kabupaten ini merupakan kabupaten sentral yang ada di wilayah Provinsi Papua Tengah.

“Hari ini kita bersyukur bahwa sampai hari ini pencapaian awal mulanya kita ada di urutan III tapi posisi sementara justru kita menjadi urutan I. Tetapi di dalam prosentasi pencapaian kita belum maksimal. Kita ketahui prosentasi yang kita peroleh ini sementara kinerja kita dari berbagai bidang ini pasti semua kita akan berjalan,” ujarnya.

Baik itu dari perencanaan APBD, pengelola pertanggungjawaban bahkan juga pengelolaan asset kemudian pajak dan semua harus tertibkan. Asset pemerintah Kabupaten Nabire sangat besar, ada rumah-rumah dinas yang harus ditertibkan. Pegawai atau pejabat politik sebelumnya sudah berakhir masa jabatannya tapi masih saat ini menggunakan asset daerah.

Ada juga pejabat-pejabat pemerintah yang sudah pensiun tetapi masih menghuni rumah-rumah dinas. Ada juga kendaraan dinas dan sebagainya yang masih dikuasai oleh pejabat-pejabat sebelumnya.

“Salah satu contoh ketika Bapak Dian datang ada satu rumah jabatan yang kita tertibkan di Jalan RE Marthadinata. Ketika kita kasih naik papan pengumuman justru masyarakat yang turunkan. Tapi pada saat itu Bapak Dian pernah sampaikan saya bahwa masyarakat tidak bisa halangi pemerintah,” ujarnya.

Kata bupati, pada saat itu karena dianggap pelanggaran hukum dilaporkan kepada pihak berwajib untuk ditindak lanjuti. Ternyata, lanjut bupati, pihak penekakan hukum tidak menindaklanjuti.

“Maka saya pertegas bahwa baik itu Porli maupun Kejaksaan harus kita ini kolaborasi yang kuat untuk tertibkan asset pemerintah yang ada saat ini,” ujarnya.  (modes)