Baca! Biar Ko Tau
Pencarian
594 artikel cocok dengan pencarian Anda.
DEIYAI - Beberapa hari yang lalu sesuai kesepakatan bersama bahwa CPNS formasi tahun 2018 yang mencari kejelasan soal prajabatan, akan melakukan aksi demo. Namun karena tidak ada ijin dari pihak Polres Deiyai, akhirnya disepakati akan melakukan audiensi dengan pihak DPRD, Sekda dan BKD Deiyai.
NABIRE – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire dengar pendapat dengan 15 Kepala Distrik (Kadistrik) se-Kabupaten Nabire di Ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD, Rabu (15/5/22). Anggota Komisi A yang membidangi pemerintahan tukar pendapat dengan kepala distrik untuk mendengar langsung kondisi distrik di lapangan terutama di daerah terpencil terjauh dan terisolir (3T). Dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi A, Marci Kegou.
NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nabire meminta kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Nabire mengusulkan membentuk forum komunikasi penanganan konflik sosial di daerah ini agar forum tersebut sebagai perwakilan pemerintah untuk menangani konflik sosial di daerah ini.
NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai sebaiknya membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyikapi aspirasi masyarakat yang menolak pemekaran daerah otonon baru (DOB), Otonomi Khusus (Otsus) jilid 2 dan pemekaran Polres Dogiyai. Bersama Pansus menindaklanjuti aspirasi tersebut bersama perwakilan pendemo untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat di Jakarta.
NABIRE - Pemerintah Kabupaten Nabire melakukan pemaparan Rancangan Akhir (Rankir) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeah (RPJMD) Tentang Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Nabire, Rabu (20/04/22) di Ruang Bamus DPRD Nabire pukul 11.00 WIT.
NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire untuk menelusuri besaran utang-utang daerah selama ini. Pemerintah daerah diminta harus berani untuk menelusuri dan mengungkap letaknya masalah utang-utang daerah tersebut.
NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire meminta eksekutif untuk menjelaskan status dari delapan kampung pemekaran dan meminta menambah pemekaran kampung di Kabupaten Nabire. Karena masyarakat merindukan pemekaran kampung.
NABIRE – Dua Komisi II DPR RI diminta untuk mengundang DPR Papua guna membahas kemelut dan pro kontra terhadap rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua.
NABIRE – Anggota DPRD Kabupaten Nabire, melaksanakan reses ke-1 tahun anggaran 2022. Reses tersebut merupakan agenda rutin masing-masing anggota untuk melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya (Dapil).
NABIRE – Hearing Kelompok III anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire melakukan Turun Lapangan ke Kampung (Turlapkam) di setiap kampung. Lima (5) anggota dewan hearing kelompok ini, mendatangi setiap kampung untuk melihat secara lansung kegiatan pembangunan di kampung sambil memberikan pencerahan terhadap pemanfaatan dana kampung untuk pembangunan di kampungnya masing-masing.