Baca! Biar Ko Tau
Pencarian
2965 artikel cocok dengan pencarian Anda.
NABIRE - Kunjungan Turis asal Rusia ke Papua, menjadi momen menarik lantaran banyak budaya dan keindahan alam. Dalam momen ini para turis Rusia mendatangi Kantor Media PapuaposTV yang berada di Kotalama, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, untuk menyampaikan pengalamannya dalam aktifitasnya selama di Papua.
NABIRE - Inspektorat Provinsi Papua Tengah telah berhasil melaksanakan program-program pengawasan yang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini terungkap dalam laporan akhir kinerja Inspektorat Papua Tengah tahun 2024 yang baru saja dirilis.
NABIRE - Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Papua Tengah di awal tahun 2025 berencana akan melaksanakan sosialisasi di delapan kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah dan menyelesaikan bantuan-bantuan dari Dukcapil Pemprov kepada Dinas Dukcapil di delapan kabupaten tersebut.
NABIRE - Menyikapi situasi dan kondisi daerah di wilayah hukum (Wilkum) Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah, yang kini menunggu sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI), Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Tengah berharap tidak ada lagi konflik antar para pendukung Pasangan Calon (Paslon) di Papua Tengah, termasuk di delapan kabupaten yang ada.
NABIRE - Forum intelektual mahasiswa Provinsi Papua Tengah menggelar aksi demo damai di Bandara lama Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, Selasa (14/01/2025) pukul 10:30 WIT.
NABIRE - Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sedang menunggu hasil dari tes CPNS yang telah mereka ikuti, sesuai dengan jadwal seleksi pengadaan CPNS tahun 2024, pengumuman hasil CPNS berlangsung 5 hingga 12 Januari 2025, Senin (13/01/2025).
JAKARTA - Sebanyak 12 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, telah teregistrasi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI).
JAKARTA - Sebanyak 16 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, telah teregistrasi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI).