NABIRE - Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, digelar Kamis, (5/6/25), sangat penting dan strategis menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga kestabilan harga, memperkuat ketahanan ekonomi dan memastikan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.

Rakor tersebut dipimpin langsung Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, SH, dalam sambutannya mengatakan, Rakor pengendalian inflasi daerah yang diselenggarakan secara daring ini sangat penting dan strategis, karena menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga kestabilan harga, memperkuat ketahanan ekonomi dan memastikan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.

"Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh peserta rapat yang telah meluangkan waktu untuk hadir, khususnya para bupati, Ketua TPID kabupaten, pimpinan instansi vertikal, perangkat daerah Provinsi Papua Tengah, serta para mitra strategis lainnya. Kehadiran bapak/ibu merupakan bentuk komitmen dan keseriusan kita dalam mengatasi tantangan inflasi yang kian kompleks di daerah ini," ujarnya.

Meki Nawipa juga mengatakan, kondisi inflasi di Papua Tengah pada April 2025, yakni inflasi tahunan (year-on-year) tercatat sebesar 3,71%, namun, pada Mei 2025 terjadi penurunan menjadi 2,26%, berdasarkan data BPS. Angka ini menandakan bahwa kenaikan harga barang dan jasa di Papua Tengah masih tinggi. Namun, capaian ini jangan membuat lengah. Inflasi tetap harus dikendalikan secara konsisten, terutama karena terdapat beberapa komoditas yang secara nyata menyumbang tekanan inflasi.

Meki Nawipa menekankan beberapa poin strategis, diantaranya penguatan data ketersediaan bahan pokok, agar dapat memetakan kondisi riil dan mengambil langkah antisipatif secara cepat.

Kedua, monitoring harga secara berkala, untuk mengidentifikasi gejolak sejak dini. Distribusi pangan dan logistik yang efisien, mengingat tantangan geografis di Papua Tengah sangat memengaruhi harga barang di lapangan.

Selanjutnya, intervensi pasar yang terukur dan tepat sasaran, agar tidak hanya meredam harga, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi lokal dan kelima, penguatan kerja sama antar daerah, guna menjamin pasokan yang stabil dan mencegah ketimpangan distribusi antar wilayah.

Perlu memastikan bahwa TPID, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, berfungsi secara optimal. TPID harus menjadi simpul koordinasi yang efektif dalam pemantauan harga, penyusunan kebijakan serta edukasi publik untuk mendorong konsumsi yang cerdas dan produktif.

Gubernur Papua Tengah menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tugas satu institusi, melainkan tanggung jawab kolektif semua unsur pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Maka dari itu, koordinasi yang erat, kolaborasi yang konkret serta komitmen yang konsisten menjadi kunci keberhasilan kita.

“Mari kita jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi dan menyusun langkah-langkah strategis yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Papua Tengah," imbuhnya. 

Selain itu, tidak boleh melupakan pentingnya dukungan melalui kebijakan fiskal dan moneter, yang dapat dilakukan melalui pengendalian anggaran, efisiensi belanja serta sinergi dengan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Bank Indonesia (BI). 

Semua langkah ini bermuara pada tiga tujuan utama, yakni, menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.

Inflasi yang terkendali akan menciptakan ekonomi yang stabil. Ekonomi yang stabil akan menopang pembangunan yang berkeadilan dan merata. Dan pembangunan yang adil akan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Papua Tengah.(rob)