NABIRE - Pengurus Wilayah Paguyuban Pasundan (PWPP) Papua Tengah melaksanakan rapat konsolidasi kepengurusan, Minggu (8/6) di Sekretariat PWPP Bumiwonorejo. Rapat koordinasi dihadiri sejumlah pengurus di DPAC di Kabupaten Nabire.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DWPP, Tabroni M. Cahya menegaskan, komitmen persatuan dan persatuan warga Pasundan di Provinsi Papua Tengah. Penegasan Ketua DWPP Papua Tengah itu terkait dinamika yang terjadi dan berkembang di internal warga Pasundan.

Konsolidasi dianggap sangat perlu mengingat perlu adanya kepastian dan kejelasan agar kepentingan warga Pasundan di Papua Tengah dapat terakomodasi dan tersalurkan secara baik dan terarah.

Ditegaskan Tabroni Cahya, bahwa konsolidasi dan hasil musyawarah merupakan keputusan tertinggi dalam menetapkan segala keputusan organisasi.

"Berkumpul sebagai bentuk konsolidasi organisasi ini sangat penting untuk mengacu pada petunjuk dari Pengurus Besar Paguyuban Pasundan (PBPP) sebagai patokan, bahwa segala kebijakan kepengurusan dibawahnya harus mengiblat pada PBPP," tuturnya.

Dirinya mengatakan, pertemuan dengan PBPP di Bandung dalam rangka finalisasi dan proses percepatan SK Pengurus Wilayah Paguyuban Pasundan (PWPP) Papua Tengah.

Terkait opini yang berkembang, bahwa Paguyuban Pasundan terpecah menjadi dua, Tabroni M. Cahya menyatakan bahwa dirinya telah melakukan upaya untuk mempersatukan kepengurusan.

"Atas saran dan nasehat para sesepuh warga Pasundan dan inisiatif sendiri, saya menemui H. Doris untuk membicarakan hal itu. Saya bahkan menawarkan H. Doris untuk menjadi ketua dan saya wakilnya, namun dia bersikukuh kalau memang PWPP mau diambil silahkan dan saya tetap di Pengurus Satria Sunda Sakti (S3)," ungkapnya.

Tuturnya, pertemuan sudah dilakukan, namun tetap tidak berhasil untuk menyatukan Pengurus PWPP. Di satu sisi kepentingan warga Pasundan harus ada yang mengakomodasi dan menyalurkan dan memperjuangkan. “Oleh karena itu, kita sepakat bahwa PWPP Papua Tengah harus segera resmi dan beraksi guna memperjuangkan kepentingan-kepentingan warga Pasundan di daerah ini," imbuhnya.

Lanjut Tabroni, PWPP mutlak harus eksis mengingat Paguyuban Pasundan telah terbentuk sejak 1913, memiliki kepengurusan mulai pengurus besar atau pusat hingga daerah dan desa-desa.

Paguyuban Pasundan telah banyak berkiprah di segala sektor, diantaranya mendirikan lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal, mendirikan sejumlah yayasan yang berdampak positif bagi warga Masyarakat, khususnya warga Pasundan.

"Dengan PWPP ini, saya juga ingin memberikan yang terbaik bagi warga Pasundan di Papua Tengah, saya ingin mendirikan Padepokan Pasundan, sarana ibadah, bahkan kedepan mendirikan lembaga pendidikan dan yayasan Pasundan Papua Tengah," ungkapnya.

"Saya sedang membuat program sebagai langkah strategis untuk kepentingan warga Pasundan di sini," tandasnya.

Dalam acara yang penuh dengan kekeluargaan itu, peserta secara sepakat dan bulat memberikan kepercayaan kepada Tabroni M. Cahya memimpin PWPP Papua Tengah, memberikan mandat penuh untuk mengambil kebijakan yang mampu membawa warga Pasundan kearah yang lebih baik asal sesuai dengan norma, adat dan budaya Pasundan.

Dalam rapat konsolidasi itu kembali ditegaskan perlunya persatuan dan kesatuan (sarendek sa igel, sabobot sapihanean, ka cai jadi saleuwi kadarat jadi salogak).

Pada kesimpulannya, rapat konsolidasi itu menyepakati kepengurusan PWPP Papua Tengah secara lengkap dan memberikan mandat secara penuh kepada Ketua PWPP Papua Tengah, Tabroni M. Cahya untuk segera mengambil langkah strategis guna kepentingan warga Pasundan di Papua Tengah. 

DPAC Satu Pandangan 

Sementara itu sejumlah Pimpinan Dewan Pengurus Anak Cabang Paguyuban Pasundan (DPAC PP) yang hadir menyampaikan satu pandangan, yakni pentingnya persatuan dan kesatuan bagi warga Pasundan di Papua Tengah, mendukung PWPP Papua Tengah dibawah komando atau ketua Tabroni M. Cahya. 

Haji Amir Terpilih Sebagai Ketua DPC PP Secara Aklamasi 

Sesuai rapat konsolidasi dilaksanakan, rapat memilih Ketua Dewan Pengurus Cabang Paguyuban Pasundan (DPC PP) Kabupaten Nabire. Hasilnya, Haji Amir terpilih sebagai ketua masa bakti 2025 hingga 2030 mendatang.

Usai didaulat sebagai nahkoda DPC PP Kabupaten Nabire, H. Amir langsung menyusun kepengurusan inti dan sejumlah bidang.

Hal itu dilakukan agar dalam pembahasan kepengurusan tidak bertele-tele dan memakan rapat berkali-kali.

Untuk selanjutnya kepengurusan yang sudah terbentuk dan tersusun akan segera dikirim ke PBPP untuk di-SK-kan.(red)