Lompat ke konten utama
Papuapos Nabire

Pencarian

“mrp”

191 artikel cocok dengan pencarian Anda.

Foto berita: Pelantikan Alat Kelengkapan MRP Provinsi Papua Tengah
Nabire Update

Pelantikan Alat Kelengkapan MRP Provinsi Papua Tengah

NABIRE - MRP Papua Tengah telah melakukan Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan Dan Anggota, Alat Kelengkapan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, Di pimpin oleh ketua MRP Papua Tengah Agustinus Anggaibak, S.M (Ketua), Paulina Marey (Wakil Ketua I), Nungganggame Domclay Matheus Wakerkwa, BA ( Wakil Ketua II), berlokasi di Aula RRI Jum'at (21/06/2024).

Foto berita: Asosiasi MRP se-Papua Minta Ketua MPR RI, KDH Harus OAP
Nabire

Asosiasi MRP se-Papua Minta Ketua MPR RI, KDH Harus OAP

JAKARTA - Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) se-tanah Papua menemui Ketua Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI), Bambang Soesatyo, di Jalan Widya Chandra III Nomor 10, RT.7/RW. 1, Senayan, Kecamanatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Rabu (29/05/2024).

Foto berita: Asosiasi MRP Se-Wilayah Papua Minta Dukungan DPD RI Proteksi Hak Politik Orang Asli Papua
Papua Tengah

Asosiasi MRP Se-Wilayah Papua Minta Dukungan DPD RI Proteksi Hak Politik Orang Asli Papua

JAKARTA - Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Wilayah Papua meminta agar Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendorong proteksi hak politik Orang Asli Papua (AOP). Terutama di dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tidak hanya jabatan gubernur dan wakil gubernur saja yang dikhususkan bagi OAP, tetapi juga untuk jabatan bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota.

Foto berita: Markus Madai Minta MRP Perjelas Produk Hukum untuk Pilkada di Papua
Nabire

Markus Madai Minta MRP Perjelas Produk Hukum untuk Pilkada di Papua

NABIRE - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Tengah meminta Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP-PT) saat CoffEe Morning bersama di salah satu cafe di kabupaten Nabire, Sabtu, 18 Mei 2024 meminta untuk memperjelas produk hukum terkait Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada), baik itu Pemilihan Bupati (Pilbup) dan wakil bupati, dan wali kota wakil, wali kota di Papua.