NABIRE - Sebanyak tiga pimpinan Kelompok Kerja (Pokja) dan satu Dewan Kehormatan Majelis Rakyat Papua Papua Tengah (MRP-PT) telah dilantik. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pimpinan dan anggota, alat kelengkapan MRP-PT itu, dipimpin Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, S.M, Paulina Marey (Wakil Ketua I), Nungganggame Domclay Matheus Wakerkwa, BA (Wakil Ketua II), berlangsung di Aula RRI, Jum'at (21/6/2024) kemarin.


"Dengan adanya pelantikan alat kelengkapan ini, maka sekarang semua proses MRP sudah selesai hari ini, sudah dilantik 3 pimpinan Pokja dengan juga 1 dewan kehormatan. Semua proses selesai dan tugas MRP sebagai lembaga kultur, kami sama-sama pimpinan dan anggota yang tadi sudah dilantik bisa bekerja maksimal, terutama memperhatikan hak-hak dasar orang asli Papua," kata Ketua MRP-PT, Agustinus Anggaibak.


Sebelumnya, MRP bertemu dengan Presiden RI, Jokowi di Istana Negara Jakarta untuk menyampaikan hak-hak orang asli Papua. "Undang-undang Otonomi Khusus periode ke2 ini harus betul-betul berhasil dan bisa dirasakan oleh masyarakat asli di tanah Papua, kami pertemuan dengan presiden serta lembaga-lembaga negara dan kami menyampaikan hak politik orang asli Papua, hak ekonomi, hak pendidikan kami, kepada lembaga negara agar itu menjadi perhatian," ucapnya.


Adapun peran MRP sangat penting di roda pemerintahan di tingkat provinsi maupun kabupaten. MRP harus ambil peran aktif untuk membantu roda pemerintahan yang sedang berjalan baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, terutama masalah keamanan, kenyamanan, bagi masyarakat.


"Dan harus berkerja sama dengan aparat TNI-Polri sehingga betul-betul Papua Tengah ini terjaga keamanan bagi masyarakat," katanya.


Terkait peristiwa yang terjadi di Bibida, Ketua MRP menyampaikan perhatiannya agar segera dihentikan untuk membangun Papua Tengah jauh lebih baik lagi.


"Saya sampaikan kepada saudara-saudara yang melakukan kontak senjata yang merugikan korban nyawa, kemudian masyarakat yang tidak tau apa-apa menjadi korban dan hal ini saya sampaikan sebagai lembaga kultur, agar hal ini dihentikan. Mari kita bersatu dan kita membangun Papua Tengah ini jauh lebih baik dari pada yang saat ini," harapnya.


MRP dan Pemprov Papua Tengah sudah memberikan bantuan untuk pengungsi dan memberikan apresiasi kepada Danrem di Paniai. "Anggota MRP sudah sempat ke sana (Bibida), kemarin saya di undang gubernur dan kita sama-sama ke sana dan memberikan bantuan yang cukup kepada pengungsi dan kami memberikan apresiasi kepada Danrem, karena beliau sudah mengamankan situasi yang ada dan menjelaskan bahwa situasi sudah aman," ucapnya.


Lanjut Agustinus, lembaga kultur kami punya tugas dan tanggung jawab untuk melindungi setiap orang asli Papua di atas tanah ini. "Kami juga sampaikan kami punya tugas untuk pengawasan dan perlindungan untuk hak-hak orang asli Papua," tegasnya.


Anggaran yang diberikan pemerintah pusat untuk Otsus cukup besar agar dampaknya bisa dinikmati masyarakat yang ada di tanah Papua, dari tahun sebelumnya ini jauh lebih besar dan pemerintah sudah dengan niat baik memberikan otonomi khusus yang begitu luar biasa.


"Anggaran yang cukup besar dan langsung ke sasaran kabupaten kota yang ada di sewilayah Papua, sehingga kita harus betul-betul bekerja dan melaksanakan apa yang sudah diberikan pemerintah pusat bisa terjawab dengan baik, dampaknya bisa dinikmati masyarakat yang ada di tanah Papua," katanya lagi.


Ajakan dari ketua MRP Papua Tengah untuk membangun Papua Tengah yang lebih baik kedepan. "Mari bersama-sama, bersatu, kita bergandengan tangan dan kita memajukan Papua Tengah yang lebih baik, kita harus sama-sama dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten membangun Papua Tengah ini lebih baik," tutupnya.(edi)