NABIRE - Hasil kerja keras yang cukup lama, sejak tahun 2013 hingga 2016, akhirnya memberikan dampak yang begitu luar biasa bagi Kabupaten Nabire dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Dimana, dalam kurun waktu yang cukup panjang sejak Kabupaten Nabire ini berada, akhirnya pada tahun 2017 Kabupaten Nabire berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dalam hal Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016. Dalam sambutannya Bupati Nabire Isaias Douw, S.Sos.,MAP pada saat menghadiri Ibadah Syukur dalam rangka penyerahan Kartu Indonesia Pintar (KIP), launching Batik Papua Khas Nabire, penghargaan opini WTP oleh BPK -RI atas Laporan Keuangan Daerah tahun 2016, Penghargaan Indonesia Awards 2017 dari MNC Group Kategori Pembangunan Daerah Terisolasi Indonesia Bagian Timur sekaligus penutupan Bola Voli Bupati Cup tahun 2017, yang dilaksanakan Senin (6/11) bertempat di halaman Kantor Bupati Nabire pukul 09.00 WIT mengatakan, terkait opini WTP dari BPK-RI, harus diakui bahwa opini WTP ini adalah hasil kerja keras dan kerja sama semua pihak yang ada di Kabupaten Nabire. “Kemajuan dan prestasi apapun kita raih karena ada kebijakan yang memihak kepada rakyat dan diarahkan semata-mata untuk kemajuan rakyat dan didukung penuh oleh semua pihak,” ungkapnya.“Opini WTP ini juga kita harus jaga, terutama para SKPD-SKPD, Bendahara-Bendahara, masalah pertanggungjawaban kedepan kita harus kerja keras, yang tidak mampu ya mundur, yang mampu ya ada lanjut, jangan gara-gara satu orang kita harus korbankan daerah, semua pimpinan SKPD harus jaga, kerja keras kenapa wilayah Meepago ini tidak bisa, kenapa Nabire ini tidak bisa, kita juga bisa, kita juga mampu, karena kita beranekaragaman suku, agama, budaya, karena itu kebanggaan kita,” tuturnya.Katanya, opini BPK adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian interen dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.Lanjutnya, jika laporan keuangan diberikan opini WTP, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan.Menurutnya, untuk mendapatkan opini WTP adalah bukan hal yang gampang di raih, dirinya sebagai Bupati Kabupaten Nabire ke-9 banyak memberikan perubahan untuk Kabupaten Nabire. Selama 45 tahun, Nabire harus mempunyai data aset yang telah diberikan oleh pemerintah.Lanjutnya, opini WTP yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Nabire karena berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2016, dimana Kabupaten Nabire telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.“Opini WTP ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen dari semua perangkat daerah di Kabupaten Nabire. Selama tiga tahun berturut-turut, yakni laporan keuangan tahun 2013, 2014, 2015, kita telah meraih opini Wajar Dengan Pengecualian atau WDP, itu hanya pintu masuk. Baru pada laporan keuangan tahun 2016, kita meraih opini WTP tahun 2017. Opini WTP kita raih karena semua entensitas di Kabupaten Nabire terlibat aktif dalam membuat dan menyusun LKPD 2016,” paparnya. Atas prestasi Pemerintah Kabupaten Nabire dalam pengelolaan keuangan daerah yang cepat dan tepat waktu ini, kita juga telah menerima penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang diserahkan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua.“Kita berharap, opini WTP dan penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia ini menjadi motivasi bagi kita semua dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi sehingga dapat mempertahankan opini WTP yang sudah kita raih ini,” imbuhnya.“Saya minta kepada semua pihak agar terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah tepat waktu, transparan, akuntabel dalam rangka semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nabire. Karena, opini WTP ini harus memberikan dampak yang nyata, yakni peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Nabire,” pungkasnya. (cad)