NABIRE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah membuka kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari delapan kabupaten di wilayah tersebut, Senin (31/8/2026).

Kegiatan evaluasi ini dihadiri Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala BPKP Provinsi Papua Tengah, Kepala BPS Papua Tengah, para bupati dan sekretaris daerah dari delapan kabupaten serta jajaran kepala perangkat daerah terkait.

Sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum atau Staf Ahli III, Marthen Ukago, S.E., M.Si., mengatakan, EPPD tidak boleh dimaknai sebatas pemenuhan kewajiban administratif. Evaluasi tersebut harus menjadi instrumen pembinaan sekaligus sarana untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkelanjutan.

“Evaluasi ini bukan sekadar pemenuhan administratif, tetapi menjadi instrumen pembinaan dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkelanjutan,” demikian pesan gubernur yang disampaikan Marthen Ukago.

Menurutnya, keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan anggaran maupun realisasi program. Ukuran yang lebih penting adalah dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Program pembangunan, kata dia, harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas akses terhadap pelayanan dasar, mengurangi kesenjangan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan.

Karena itu, proses evaluasi harus dilakukan secara objektif, profesional, transparan dan berbasis data. Penilaian diharapkan mampu menggambarkan kondisi nyata penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di masing-masing daerah.

Pemprov Papua Tengah juga menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi. Rekomendasi yang dihasilkan tidak boleh berhenti sebagai dokumen, tetapi harus diterjemahkan menjadi program kerja dan kebijakan konkret di masing-masing perangkat daerah.

“Setiap hasil evaluasi harus menjadi bahan perbaikan. Rekomendasi yang dihasilkan harus ditindaklanjuti melalui program dan kebijakan yang nyata,” ujarnya.

Selain evaluasi kinerja, Pemprov mendorong penguatan sinergi antara Pemprov Papua Tengah dan pemerintah kabupaten. Seluruh pemerintah daerah diminta membuka ruang koordinasi dan membahas berbagai persoalan secara terbuka untuk menemukan solusi bersama.

Penguatan koordinasi tersebut dinilai penting agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di delapan kabupaten dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Kegiatan EPPD secara resmi dibuka dengan penandaan simbolis. Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap proses evaluasi menghasilkan rekomendasi konstruktif sebagai dasar pembenahan tata kelola pemerintahan di seluruh kabupaten.

Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menargetkan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, akuntabel, transparan dan inovatif, sekaligus mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat Papua Tengah. (luk)