UNITO – Pelaksanaan subsidi angkutan udara dari Pemerintah Kabupaten Dogiyai perlu dievaluasi kembali. Karena, pelayanan dilapangan ternyata tidak menjawab kebutuhan masyarakat dan pemerintah.

Kepala Suku Simaptowa Distrik Sukikai Selatan, Edmundus Semu menilai subsidi angkutan udara dari Pemerintah Kabupaten Dogiyai tidak membantu kebutuhan masyarakat karena pelayanannya terbatas sehingga terkesan justru mengecewakan masyarakat.

Penilaian Kepala Suku Simapitowa Distrik Sukikai Selatan ini mendasar. Karena, selama sebulan pasca 17 Agustus hingga pertengahan September ini tidak ada pelayanan subsidi ke Distrik Sukikai Selatan dan Piyaiye sebagai daerah pelayanan subsidi angkutan dari Pemerintah Kabupaten Dogiyai.

Akibat tidak pelayanan subsidi angkutan udara ke Sukikai Selatan, jadwal Kepala Distrik Sukikai untuk kembali ke ibukota kabupaten batal selama 3 pekan. Kepala Kampung Unito, Fransiskus Semu bersama aparatnya ke Unito lewat darat dengan pengeluaran biaya yang extra untuk mengantar bahan-bahan bangunan dan dana bantuan langsung tunai Januari-Juni ke Unito.

Sementara di Distrik Piyaiye, akibat tidak ada pelayanan pesawat bersubsidi, beberapa kepala kampung terpaksa carter pesawat lain untuk mengangkut bahan pembangunan kampung setelah menerima dana kampung tahap pertama.

Menurut informasi dari sumber yang layak dipercaya di Unito, sesuai keterangan informasi dari pihak ketiga, pelayanan subsisi di Dogiyai tidak dilayani karena pesawat lagi opname (kerusakan), pekan berikut pesawat ke Sentani dan pekan ketiga pesawat belum kembali ke Nabire dari Jayapura. Pelayanan subsidi angkutan udara baru kembali dilayani sejak 19 September setelah kembali dari Nabire.

Sekelumit persoalan terhambatanya pelayanan angkutan subsidi, terkesan pemerintah Dogiyai menunjuk pihak ketiga sebagai operator kepada pihak yang tidak memilik armada pesawat yang siap melayani pelayanan subsidi. Jika sekiranya pemerintah Dogiyai beritikad membantu membantu masyarakat di Distrik Sukikai Selatan dan Piyaiye semestinya kepada pihak yang memiliki armada. Kalau menggandeng pihak ketiga di luar semestinya pihak ketiga menjalin kerjasama dengan kantor pusat tidak melalui cabang atau perwakilan supaya pesawatnya siap kapan saja dibutuhkan. Dan untuk memaksimalkan pelayanan subsidi angkutan agar betul-betul menyentuh masyarakat, dana subsidi yang dibutuhkan paling tidak sekitar Rp 5 miliar. Karena, dana hanya 1 atau 2 miliar, mustahil pelayanannya maksimal. (ans)