NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah menggelar pertemuan silaturahmi dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai, di Gedung DPR Papua Tengah, pada Senin (17/8/2026).

Pertemuan krusial ini diselenggarakan untuk membahas berbagai persoalan mendesak terkait kondisi keamanan, hak asasi manusia serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Provinsi Papua Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John Gobai, menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun dari sejumlah daerah konflik kepada sang menteri.

John Gobai menjelaskan, masyarakat saat ini tengah menghadapi situasi sulit, mulai dari lonjakan jumlah pengungsi hingga jatuhnya korban jiwa akibat pendekatan keamanan yang dinilai kurang tepat.

“Masyarakat meminta evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan keamanan di Papua Tengah, termasuk menarik kembali pasukan non-organik dari wilayah konflik,” ujar John Gobai menyampaikan aspirasi warga.

Lebih lanjut, pihak DPR Papua Tengah bersama tokoh masyarakat mengusulkan agar pemerintah memperbanyak pasukan organik melalui pembentukan Koramil di daerah-daerah yang belum memiliki aparat teritorial tetap.

Selain itu, masyarakat juga mendorong adanya kebijakan afirmatif berupa perekrutan dan pengangkatan anak-anak asli Papua sebagai anggota TNI dan Polri untuk menjaga daerah serta keutuhan NKRI.

Tokoh masyarakat dan DPR Papua Tengah turut meminta Menteri HAM memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama seluruh tanah Papua dengan Presiden RI.

“Daerah Otonomi baru ini rumusnya adalah percepatan pembangunan, bukan kekerasan setiap hari,” tegas John Gobai seraya menekankan pentingnya model pembangunan yang humanis.

Menanggapi seluruh masukan tersebut, Menteri HAM, Natalius Pigai menyatakan pihaknya sangat menghargai dan mencatat setiap usulan yang dirangkum oleh pimpinan DPR Papua Tengah. (amd)