NABIRE – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperjuangkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. Komitmen tersebut disampaikan saat menerima aspirasi Kepala Suku Wate, Otis Monei, S.Sos., M.Si, di Gedung DPR Papua Tengah (DPRPT), Senin (17/8/2026).

Dalam pertemuan itu, Otis menekankan bahwa jati diri manusia tidak terlepas dari hak asasinya. Negara, kata dia, harus hadir melindungi hak atas tanah, wilayah dan budaya leluhur agar tidak dirampas pihak luar.

“Negara wajib hadir memberikan perlindungan penuh terhadap hak-hak dasar dan wilayah adat kami dari berbagai ancaman,” ujar Otis menegaskan pentingnya kehadiran negara di hadapan Menteri HAM.

Menanggapi hal tersebut, Menteri HAM menjelaskan draf RUU Masyarakat Adat telah rampung disusun bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan berbagai komunitas adat serta telah dipresentasikan langsung di hadapan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Menurut Pigai, RUU ini akan menjadi payung hukum yang mengatur secara komprehensif hubungan masyarakat adat dengan negara. “RUU ini mengatur hubungan paling mendasar, mulai dari hak atas tempat tinggal, lingkungan dan sumber daya alam, hingga hak untuk dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan,” tegasnya.

Ada pun poin-poin strategis yang diatur dalam RUU tersebut meliputi pengakuan eksistensi untuk menjamin legalitas keberadaan suku adat, perlindungan wilayah adat dari eksploitasi tanpa persetujuan serta penerapan tata kelola melalui sertifikasi komunal.

Selain itu, RUU ini juga mengusulkan pembentukan Komnas Masyarakat Adat sebagai lembaga independen khusus yang fokus menyelesaikan sengketa.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat adat memiliki ruang perlindungan hukum yang kuat dan jelas melalui pembentukan lembaga independen serta regulasi yang memadai,” tambah Pigai saat merinci substansi penting regulasi tersebut.

Di akhir pernyataannya, Pigai mengajak seluruh elemen masyarakat adat di tanah Papua dan Indonesia untuk bersama-sama mengawal proses legislasi. Ia berharap seluruh fraksi di DPR RI dapat memberikan dukungan penuh agar RUU yang telah lama diperjuangkan ini segera disahkan menjadi undang-undang. (amd)