NABIRE – Di balik angka-angka pengungsi, ada mama-mama yang rindu dapur honainya, ada anak-anak yang rindu sekolah dan ada bapak-bapak yang rindu kebunnya. Itu yang coba diingatkan Menteri Hak Asasi Manusia RI kepada Pemerintah dan DPR Papua Tengah, Natalius Pigai.

Ia tidak ingin satu pun warga Papua yang mengungsi terlupakan hanya karena namanya tak tercatat. “Data pengungsi yang akurat itu penting, supaya mereka bisa dikembalikan ke kampung halaman masing-masing, ditata kembali, dibangun rumahnya, diberi jaminan hidupnya,” ujar Pigai dengan nada tegas, Senin (17/8/2026), saat bertemu DPR dan tokoh masyarakat Papua Tengah.

Hingga hari ini, jumlah pengungsi masih jadi teka-teki. Gereja menyebut satu angka, LSM angka lain, pengamat angka lain lagi. Bagi Pigai, perbedaan itu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diluruskan. Karena jika data salah, bantuan bisa salah alamat. “Kalau tanpa akurasi data, ya enggak bisa,” katanya.

Ia meminta pendataan tidak hanya dilakukan dari balik meja kantor Pimpinan Daerah. Tapi datang langsung. Dengar dari masyarakat lokal, dari kepala kampung, dari ketua RT, dari mama-mama di pengungsian. Sebut nama satu per satu. Dari kampung mana. Mengungsi sejak kapan. Apa yang dibutuhkan untuk bisa pulang.

Bagi pemerintah, pemulangan bukan sekadar memindahkan orang. Tapi mengembalikan hidup. Pigai memastikan, pemerintah pusat siap hadir. Rumah akan dibangun. Permukiman akan ditata. Jaminan hidup disiapkan. Kemenko PMK dan Kementerian Sosial, kata dia, sudah mulai berkoordinasi.

Ia yakin Indonesia mampu. Ia mencontohkan Aceh. Luka besar di sana bisa dirawat, pengungsi bisa pulang, hidup bisa ditata kembali. “Penanganan bencana dan tanggap darurat di Indonesia ini salah satu yang terbaik di dunia. Papua juga pasti bisa,” ujarnya optimistis.

Namun semua itu, sekali lagi, bermuara pada satu hal: data yang jujur. Karena di balik setiap nama yang tercatat, ada harapan untuk pulang. Dan negara tidak boleh salah mengeja harapan itu. “Jangan sampai ada yang tertinggal karena tidak terdata. Semua harus pulang dengan bermartabat,” pungkas Pigai.

Langkah konkret ini diharapkan segera ditindaklanjuti oleh jajaran pemerintah daerah di Papua Tengah bersama instansi terkait. Sinergi yang kuat antara pusat dan daerah menjadi kunci utama agar proses pemulangan para pengungsi dapat berjalan aman, adil dan tepat sasaran. (amd)