NABIRE – Jajaran Samsat Nabire sukses menggelar sosialisasi di Kampung Makimi selama dua hari. Demikian dikatakan Plh Kepala UPTD Samsat Nabire, Nicolas Boas Frency Mayor, Amd, SE.

Dikatakan Mayor, melihat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih di bawah, pihaknya diperintahkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (BPKAD) untuk memulai pendataan dan penagihan.

“Titik awal pendataan di Makimi lanjut ke Samabusa, sosialisasi bersama tim, dan juga dipantau langsung oleh sekertaris badan untuk melihat sejauh mana yang kami kerjakan di Makimi. Kami juga turun ke masyarakat langsung, sebagaimana di Kampung Makimi dan juga ujung Tanjung Makimi sampai Lagari. Data yang dikerjakan secara langsung ini menyangkut data-data tunggakan bermotor, dari kendaraan bermotor roda dua, roda empat, dan roda enam,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, dengan melihat disposisi agar staf bisa menindaklanjuti perintah dari Kepala BPKAD Provinsi Papua Tengah surat perintah tugas untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). 

Dikatakan Nikolas, langkah pertama kegiatan awal sosialisasi ini yang ada di Provinsi Papua Tengah akan berlanjut ke daerah lainnya. Pendataan ini juga dikawal oleh Kapolsek Makimi, untuk setiap sosialisasi dan himbauan pada warga untuk penagihan pajak kendaraan bermotor, pelayanan surat ijin mengemudi (SIM) secara keliling, dan juga Pajak Air Permukaan (PAP). Bersama-sama dengan tim dari Samsat, Satuan Lalulintas, Jasa Raharja, dan Kapolsek Makimi. 

Nikola mengatakan, hal itu sudah dilakukan sehingga banyak masyarakat yang merasa terbantu dan tertolong. Kata dia, jarak Samsat yang mungkin jauh bisa diringankan dengan bersama tim Samsat untuk menjangkau lokasi untuk pendataan.

“Letak kantor Samsat yang begitu jauh, sehingga masyarakat merasa senang, antusias warga juga mengatakan berharap kalau bisa ada pelayanan kembali baik pajak kendaraan bermotor dan pelayanan SIM, untuk pajak air permukaan hari ini atau besok kami akan bertemu,” ujarnya. 

Lanjut Nikola, pihaknya juga akan meninjau langsung pihak perusahaan IPP dan PT. Cristalyn untuk mendata sumber-sumber yang menjadi masukkan PAD dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang diminta oleh gubernur.

“Bapak ibu warga masyarakat dan juga pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Papua Tengah, 8 kabupaten dari UPTD samsat kami berharap bagi yang memiliki kendaraan bermotor baik roda 2, roda 4, dan roda 6 dan juga pemerintah yang memiliki kendaraan dinas kami berharap mendukung ibu gubernur dalam peningkatan PAD baik pajak kendaraan bermotor, karena ini adalah merupakan PAD kita, membangun daerah kita dan juga program-program dari gubernur untuk memajukan Pemerintah Provinsi Papua Tengah beserta kabupaten yang ada di Papua Tengah,” paparnya. (feb)