NABIRE - Pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Dr. Ribka Jaluk, S.Sos.,MM, pada Jumat (12/07/24), menghadiri seminar sehari Gereja Kingmi Sejahtera Nabire.


Dalam kegiatan seminar tersebut dihadiri Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Ausilius You, Pj Bupati Paniai Dr. Martha Pigome, SH.,M.Hum, Forkopimda Provinsi Papua Tengah dan undangan lainnya.


Dalam kegiatan tersebut, Ribka Haluk sempat memberitahukan satu aplikasi kepada seluruh jemaat yang hadir dan aplikasi tersebut dikhususkan untuk aplikasi hibah di lingkungan gereja-gereja di Provinsi Papua Tengah.


"Saya tidak ingin kegagalan kita kembali lagi, jadi saya coba membangun sebuah aplikasi yang namanya terkait dengan hibah dan bantuan pembangunan gereja, apapun sifatnya itu semua diikut di situ dan bapak/ibu jemaat yang misalnya ada mau menyampaikan proposal tidak perlu datang ke Nabire masukan proposal," ungkapnya.


Jadi untuk keagamaan sudah disalurkan, yang pada intinya hari ini bahwa satu hal yang pasti antara pemerintah dan gereja itu mitra kerja yang sangat identik. Artinya seperti itu, jadi antara gereja maupun agama lain, Islam, Hindu, Buddha atau aliran-aliran kepercayaan ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah.


Hari ini kita sudah menganut sistem namanya Sistem Informasi Pemerintah Dalam (SIPD) ini semua program bantuan hibah bantuan apapun itu sudah harus terencana semua, misalnya bapak/ibu ingin melakukan kegiatan seperti, pembangunan gereja atau kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, natal atau apa saja bangun atau untuk fasilitas gereja minimal tahun ini itu sudah harus disampaikan, karena sekarang sudah menganut sistem namanya SIPD itu begitu perencanaannya harus sudah masuk. Kalau perencanaannya tiba-tiba, misalnya besok mau laksanakan kegiatan baru hari ini masuk nanti tidak bisa terlayani.


"Jadi saya harap, kalau ada kegiatan macam renovasi salah satu rumah ibadah atau mau melaksanakan kegiatan minimal tahun ini sudah masukan rincian tersebut ke pemerintahan, sehingga bisa dimasukan dalam perencanaan," ujarnya.


Lanjutnya, minimal tahun ini sudah direncanakan dan sudah masuk di pemerintahan supaya bisa direncanakan dulu. Jadi ini yang mungkin perlu dipahami bersama, sehingga diharapkan dukungan dari pihak gereja sampai agama untuk menyampaikan cenderung pelaksanaan kegiatan minimal 1 tahun atau 6 bulan setelah itu direncanakan.(rob)