NABIRE - Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah, Senin (30/12/24) menggelar sosialisasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilaya (RTRW), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Tengah, Frets James Boray, S.E.,M.Si, mewakili Penjabat "Sosialisasi hasil penyusunan/ pembuatan KLHS RTRW, KLHS RPJPD dan KLHS RPJMD Provinsi Papua Tengah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelanggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis," ujarnya.

Pemprov Papua Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan prosedur penyelenggraan KLHS yang dimulai dari, identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) .

Kedua, penetapan isu PB prioritas, identifikasi materi muatan Kebijakan Rencana dan Program (KRP), analisis pengaruh Isu PB dan materi muatan KRP yang berdampak terhadap lingkungan.

Berikut, kajian 6 muatan, diantarannya adalah Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH), penyusunan rumusan alternatif, penyusunan rekomendasi perbaikan KRP, penjaminan kualitas, pendokumentasia dan terakhir validasi di Kementerian Lingkungan Hidup.

Lanjutnya, tahapan-tahapan yang disebutkan tadi mulai dari Identifikasi isu PB sampai dengan penjaminan kualitas dilakukan dalam bentuk Konsultasi Publik (KP) dan Focus Group Discussion (FDG). "Saya percaya saudara-saudara yang hadir hari ini juga ikut terlibat mulai dari tahap Kick Off sampai pada tahap penjaminan kualitas untuk masing-masing laporan KLHS dan kemudian Pokja dengan bantuan ahli menyempurnakan laporan-laporan tersebut untuk validasi di Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Kementerian Lingkungan Hidup," katanya.

Adapun tujuan dari pelaksanaan KLHS ke dalam penyusunan RTRW, RPJPD maupun RPJMD Provinsi Papua Tengah untuk mencapai pembangunan yang seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Hasil dari proses ini kemudian menghasilkan beberapa isu strategis diantaranya adalah belum optimalnya infrastruktur penunjang ekonomi berbasis sektor unggulan, pengelolaan daya dukung dan daya tampung lingkungan belum optimal, distribusi dan produksi bahan pangan belum optimal, degradasi lingkungan akibat deforestasi dan aktifitas pertambangan, masih terdapat kesenjangan pada akses kesehatan dan pendidikan dan tatakelola keamanan.

"Dari bebapa isu yang saya sebutkan, dibutuhkan arah kebijakan yang tepat untuk menangani isu-isu tersebut, misalnya dengan meningkatkan akses layanan dasar, percepatan pemenuhan layanan dasar, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan tata kelola terintegrasi dan kolaboratif seperti implementasi tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan kolaboratif dengan semua pemangku kepentingan," katanya.


Ia berharap, hasil dari laporan KLHS yang telah ada dapat diintegrasikan ke dalam dokumen induknya, yaitu RTRW, RPJPD dan RPJMD, sehingga dapat memberi tambahan informasi berbasis lingkungan kepada dokumen induk yang telah ada dan hasil pembuatan atau penyusunan KLHS RTRW, KLHS RPJPD dan KLHS RPJMD Provinsi Papua Tengah.(rob/red)