DOGIYAI - Sekertaris Jenderal Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani Mee dan Moni (LMPA Swamemo), Yohanes Kobepa, mengatakan hingga saat ini pemerintah daerah Paniai belum menuntaskan perseolan di Degeuwo. “Hal itu terlihat pada beberapa masalah di wilayah Degeuwo, seperti hiburan–hiburan tidak sehat diantaranya karoake, biliyard dan masih ada pekerja seks komersial (PSK). Bahkan, penyelesaian persoalan penambangan emas tak kunjung terselesaikan.  Hal ini terjadi karena pemerintah daerah tidak konsisten menangganinya,” ujar Yohanes Kobepa kepada wartawan, Senin (15/08), per seluler dari Paniai.Permasalahan seperti diuraikan itu, semakin hari semakin meningkat. Seharusnya, kata dia, Pemerintah Paniai sebagai wilayah daerah mengambil tindakan–tindakan tegas.“Kami menilai selama ini Pemda Paniai hanya biasa–biasa saja. Jadi, masalah yang dihadapi tiga suku itu dianggap biasa,” kata Sekjen.Berangkat persoalan itu, ujar dia, tiga suku pemilik hak ulayat tanah di wilayah itu yakni Walani, Mee dan Moni belum merasakan kesejahteraan. Bahkan, ketiga suku menginginkan kekayaan itu diperkaya sendiri tanpa ada pengoperasi secara illegal oleh dari pihak manapun.“Sehingga, disini kami tegaskan lagi kepada pemerintah daerah mengambil langkah–langkah kongkrit untuk menyelesaikan persoalan ini. Kami juga mau libatkan pihak–pihak terkait untuk mencari solusi jalan keluar persoalan disepanjang Degeuwo ini,” jelasnya. (gus)