Harga Air Rp25 Ribu, Bupati Intan Jaya Dorong Jalan Paniai–Intan Jaya
Aspirasi tersebut disampaikan Aner kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Konektivitas, dan Pengembangan Wilayah di Tanah Papua, yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Jumat (18/9/2026).

JAKARTA — Tingginya biaya logistik akibat keterisolasian wilayah menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Intan Jaya. Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, mendorong pemerintah pusat mempercepat pembangunan konektivitas darat yang menghubungkan Kabupaten Paniai dengan Intan Jaya.
Aspirasi tersebut disampaikan Aner kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Konektivitas, dan Pengembangan Wilayah di Tanah Papua, yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Jumat (18/9/2026).
Dalam pertemuan itu, Aner menegaskan bahwa pembangunan jalan Paniai–Intan Jaya bukan sekadar membuka akses transportasi, tetapi menjadi kebutuhan mendesak untuk menekan tingginya harga barang dan biaya pembangunan di wilayahnya.
Menurutnya, belum tersambungnya akses darat dari Paniai menuju Intan Jaya membuat sebagian besar kebutuhan masyarakat harus didistribusikan melalui jalur udara dengan biaya yang jauh lebih tinggi.
“Karena aksesibilitas dari Paniai belum tersambung ke Intan Jaya, daerah kami menjadi salah satu yang tingkat kemahalannya paling tinggi di Indonesia. Sebagai contoh, air mineral ukuran 500 ml saja harganya mencapai Rp25.000, dan semen satu sak sudah menyentuh Rp2 juta,” ungkap Aner.
Ia mengatakan, kondisi geografis Papua Tengah menyebabkan Intan Jaya masih menghadapi tantangan besar dalam distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Dari delapan kabupaten di Papua Tengah, kata dia, Intan Jaya bersama Puncak dan Puncak Jaya masih sangat bergantung pada transportasi udara.
Ketergantungan tersebut berdampak langsung terhadap ongkos angkutan material pembangunan maupun kebutuhan pokok masyarakat.
Karena itu, Pemkab Intan Jaya berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan konektivitas darat, termasuk melalui program Instruksi Jalan Daerah (IJD) Kementerian Pekerjaan Umum.
Untuk wilayah Intan Jaya, pembangunan jalan diharapkan diarahkan pada ruas Bilogai menuju Bilae. Sementara Pemerintah Provinsi Papua Tengah direncanakan mengambil bagian dalam pengerjaan ruas sekitar delapan kilometer dari arah Paniai menuju Wandai.
Aner menilai, apabila ruas Paniai–Intan Jaya berhasil dibuka dan tersambung, manfaatnya akan jauh melampaui kepentingan kedua kabupaten tersebut.
Jalur tersebut berpotensi menjadi bagian penting dalam membangun konektivitas antarkabupaten di wilayah pegunungan Papua Tengah, termasuk membuka akses menuju Puncak dan Puncak Jaya.
“Kalau jalur Paniai–Intan Jaya berhasil tembus, maka konektivitas Trans Papua menuju Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya otomatis akan saling terhubung,” jelasnya.
Menurut Aner, pembangunan infrastruktur jalan akan memberikan dampak berantai bagi masyarakat, mulai dari memperlancar mobilitas orang, menurunkan biaya distribusi barang, hingga mempermudah pengiriman material pembangunan.
Ia berharap aspirasi yang disampaikan dalam Rakor bersama Menko AHY tersebut dapat menjadi bagian dari agenda percepatan pembangunan infrastruktur di Tanah Papua, khususnya untuk membuka keterisolasian Intan Jaya.
“Jalan bukan hanya soal transportasi. Jalan adalah akses masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan membuka peluang pembangunan di daerah,” ujarnya.(Ppn)
Bagikan artikel ini



