NABIRE – Menjawab adanya komplain dari sejumlah orang yang mengaku mendapatkan bantuan Jaminan Hidup (Jadup) tidak mencapai Rp. 3 juta seperti yang dijanjikan, dibantah Kepala Kantor Pos Nabire, Dedi Siahaan.

Kata dia, jumlah yang dibayarkan kepada mahasiswa/pelajar yang memenuhi syarat adalah sebesar Rp. 3 juta per orang.

Tidak ada pemotongan sepeser pun dalam pembayarannya.

“Memang benar beberapa hari lalu ada beberapa orang yang dating ke kantor menyampaikan kalua ada yang dapat bantuan nilainya tidak sampai 3 juta.

Ada yang mengaku dapat 300 ribu ada juga yang mengaku dapat 500 ribu dan lainnya.

Tapi setelah kami perlihatkan data transfernya, mereka pun tidak membantah,” ujar Dedi kepada media ini, beberapa hari lalu.

Terhadap pihak yang melakukan orasi di Kantor Pos Nabire beberapa hari lalu, lanjut Dedi, dirinya mensinyalir ada simpatisan-simpatisan yang tidak berkepentingan turut serta dalam aksi.

Saat ada pihak yang aksi, kata Dedi, dirinya menyampaikan jika ada mahasiswa/pelajar yang mendapat bantuan tidak sesuai jumlahnya, agar langsung menyampaikan bukti-bukti. 

“Kita sudah transfer uangnya, dan bukti transfer jelas tertulis pengiriman senilai 3 juta.

Waktu kami tunjukkan bukti pengiriman, mereka yang sempat protes jalan pulang.

Ada juga yang katanya hanya terima 1,5 juta, kami sampaikan ke mereka, kami tunggu di kantor dengan bukti-buktinya.

Tapi tidak ada juga hang datang ke kantor,” tambahnya.

Terkait sempat terjadinya aksi dari sejumlah orang, kata Dedi, dirinya sempat ditelepon Sekda Dogiyai yang menyampaikan jika Bupati Dogiyai akan bertindak untuk memberikan efek jera kepada para pihak yang beraksi tanpa dasar yang benar. 

Ditanya soal proses pengiriman, jelas Dedi, pihak Kantor Pos langsung transfer ke rekening mahasiswa, tanpa ada potongan apapun.

Karena biaya administrasi pengiriman, ditanggung oleh Bupati Dogiyai. 

“SKnya 3 juta jadi yang ditransfer juga 3 juta, tanpa ada pengurangan,” tambahnya. 

Ditanya jumlah penerima bantuan, lanjut Dedi, berjumlah sekitar 1.800 orang yang sedang studi di berbagai kota studi baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri.

Terkait dengan program ini, Bupati Dogiyai memberikan delegasi kepada Kantor Pos untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data calon penerima bantuan.

Dari 150 data yang dilakukan verifikasi awal, didapatkan sekitar 18 data ada yang nama dauble, sudah tidak aktif.

Sementara hingga saat ini yang sudah dibayarkan sebanyak 102 mahasiswa. Dan sekitar 1.700an data yang belum terverifikasi. 

“Kita sedang menunggu konfirmasi dari kantor pos kota-kota studi.

Setelah berharsil diverifikasi semua, masih aktif kuliah, ada nomor rekeningnya, bisa membuktikan diri masih kuliah dan belajar, misalnya kantor pos Jayapura nanti usulkan kirim datanya ke kantor pos Nabire nanti kita usulkan ke bupati untuk pengesahannya,” kata dia. 

Lanjutnya, filternya sudah sampai seperti itu.

Hal ini dilakukan dengan melihat pengalaman sebelumnya, karena ada indikasi di waktu dulu ada yang tidak sampai ke mahasiswa langsung. (ros)