NABIRE - Beredar isu di Whatsapp Grup (WAG) bahwa kontraktor Orang Asli Papua (OAP) tidak dilibatkan dalam proyek-proyek pembangunan yang ada di Papua Tengah, dalam hal ini Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Tengah, Ir. Yulianus Manuel Mambrasar, S.ST., M.Si.ST, menjawab isu-isu OAP tidak dilibatkan itu tidak benar.

Jelasnya, kalau ada yang mengkomplain silahkan nanti menghadap ke PUPR Papua Tengah.

Ia menegaskan, isu-isu itu muncul karena ada rasa ketidakpuasan, ketika ada rasa ketidakpuasan. Ia menyampaikan terkait waktu karena banyak pengerjaan yang dipending dan yang tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan arahan gubernur, jangan sampai melampaui waktu pelaksanaan atau anggaran.

"Tapi jujur kegiatan di atas 5 miliar kami pending, kami tidak berani melaksanakan, kami tinggal tunggu gubernur untuk di tahun 2026," kata Yulianus, ketika ditemui usai upacara Hari Bakti PU ke-80, di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, Rabu (3/12/2025).

Ia mengimbau kepada OAP, ini tanah kalian, ini negeri kalian, persiapkan diri dengan baik, penuhi persyaratan-persyaratan utama dalam pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik.

"Persoalan dapat dan tidaknya ini kita lelang terbuka untuk umum, kami seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah pembantu gubernur, mutlak melaksanakan perintah gubernur," tegasnya.

"Gubernur begitu bijaksana, untuk bisa memfasilitasi semua aspirasi dan semua keinginan, bahkan untuk mengembangkan OAP. Tinggal kembali kepada diri kita sendiri untuk menyiapkan diri, karena dalam pekerjaan fisik ini ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi," katanya.

"Salah satu yang paling mudah, yaitu alamat kantor, sesusai dengan kontrak atau sesuai dengan profil perusahaan, dalam rangka penertiban dan pengembangan masyarakat OAP ke depan," pungkasnya.(edi)