NABIRE - Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Tino Taribaba, S.Sos., M.AP secara tegas mengatakan, dalam pertemuan dengan pihak Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemenristek) RI  di Jakarta maupun di Bali dan provinsi lain.


Selalu menyampaikan secara khusus di wilayah tanah Papua boleh dikatakan angka anak putus sekolah sangat tinggi jumlahnya, namun disayangkan perkataan tersebut tidak dibarengi dengan kebijakan untuk memutuskan mata rantai angka putus sekolah menurut pihak Jakarta, sehingga selaku anak asli Papua mau katakan ‘Orang Jakarta bicara angka putus sekolah di Papua, tetapi orang Jakarta pula tidak memberikan solusi’.


Untuk itu, sebagai orang Papua mau mengajak seluruh pejabat daerah baik itu di tingkat provinsi (Gubernur) dan juga para bupati yang ada di seluruh tanah Papua agar membuat program atau kebijakan untuk mengurangi angka putus sekolah yang dikatakan oleh orang Jakarta berdasarkan data yang ada pada saat ini.


Dikatakan Tino Taribaba kepada Papuapos Nabire Kamis (13/6/2024) di ruang kerjanya, selaku orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, ingin membuat program atau kebijakan berupa Balai Latihan Kerja (BLK) yang pesertanya diambil dari para peserta didik yang kini berada dibangku pendidikan kesetaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) mulai dari paket A, B dan paket C.


“Karena dengan kebijakan inilah secara bertahap kita dapat mengurangi angka putus sekolah  yang selama ini diucapkan oleh Jakarta, dimana para lulusan paket kesetaraan tidak hanya memilki ilmu pengetahuan setelah tamat dari bangku pendidikan non formal, tetapi juga memiliki skill dan kedepan mereka bisa dapat bekerja sesuai dengan ilmu dan skill yang telah didapatkan,” menurutnya.


Sebab, kita berbicara untuk memutuskan angka putus sekolah yang ada di seluruh tanah Papua, tidak hanya dengan kata-kata, harus dengan kebijakan program kerja yang nyata dan jelas dengan berkolaborasi antara seluruh instansi teknis, agar ada instansi teknis yang menyiapkan peserta dan narasumber, juga ada instansi yang mengurus sarana dan prasarana.


“Hal ini bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten belaka, tetapi ada keterlibatan para tokoh antara lain tokoh agama, adat, pemuda, perempuan dan juga lembaga swasta lainnya yang berkompeten, karena dari kerjasama ini kita secara perlahan dan bertahap mengurangi jumlah angka putus sekolah yang ada di tanah Papua,” ajak Tino.(des)