oleh: Willy Andhika, SST ?

Tolak ukur kemajuan suatu daerah salah satunya adalah mampu bersaing dengan daerah lain. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Nabire tahun 2016 sebesar 152,00 poin berada pada peringkat 4 terendah se-Papua setelah Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen (Serui) dan Kota Jayapura. IKK merupakan indeks spasial yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan (Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur). Semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin tinggi harga dan jasa bangunan/konstruksi di wilayah tersebut. Komponen penyusun indeks ini antara lain seperti pembangunan bangunan tempat tinggal, bukan tempat tinggal, jalan aspal/beton, jembatan, bangunan khusus untuk pertanian (irigasi), instalasi listrik, air minum, jaringan komunikasi, sarana lingkungan pemukiman dan bangunan lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir). Bagaimana caranya supaya suatu wilayah dapat dikategorikan sebagai wilayah dengan indeks kemahalan konstruksi kecil? Salah dua-nya adalah meningkatkan infrastruktur dan jaringan.   Membangun dan Memelihara Infrastruktur Sesuai visi Bupati Nabire yaitu membuka keterisolasian untuk mencapai kemandirian. Membuka keterisolasian artinya membuka jalan masyarakat untuk bersaing dengan wilayah sekitarnya. Jumlah kendaraan baik roda dua dan empat yang tercatat di kantor Samsat Nabire tiap tahunnya selalu meningkat pertumbuhannya, rata-rata sebesar 26,46 persen tiap tahunnya dan pada tahun 2016 sudah tercatat sebanyak 80.383 kendaraan yang berlalu lalang di Nabire. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Nabire mencatat panjang jalan provinsi dan kabupaten tiap tahunnya selalu meningkat sebesar 2,76 persen (Sumber: BPS, Kabupaten Nabire dalam Angka 2017). Artinya di satu sisi pertumbuhan jumlah kendaraan ini selalu diikuti oleh penambahan panjang jalan. Namun tidak hanya membangun, kesadaran bersama untuk memelihara aset daerah seperti jalur-jalur hijau dan menjaga ketertiban berlalu lintas tetap harus dijaga bersama.  Masyarakat sebagai perencana, pelaku dan konsumen pembangunan sudah sepatutnya memanfaatkan hasil pertanian dan kerajinan lokal yang sudah tentu akan menyumbang nilai tambah dan mendukung percepatan ekonomi. Sektor pertanian menyumbang 17,53 persen terhadap PDRB (produk domestik bruto) Nabire pada tahun 2016, kontribusi ini sedikit menurun dari tahun 2015 dimana sektor pertanian menyumbang sebesar 17,91 persen terhadap PDRB. Kemandirian ekonomi dapat dicapai dengan memberdayakan masyarakat dari hasil pertanian dan hasil laut. Tidak hanya memanfaatkan hasil bumi, pemberdayaan sektor budidaya ternak dan hasil ternak seperti telur dan komoditi lokal lainnya harus terus dipacu produktifitasnya.  Semua ini tentu dapat mudah dicapai dengan terlebih dahulu membuka akses dan mempermudah jalur transportasi.   Menuju Era E-Commerce Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nabire melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2016 mencatat persentase penduduk yang aktif mengakses internet sebesar 15,23 persen dan sebesar 9,08 persen penduduk secara aktif menggunakan internet untuk bertransaksi (menjual dan membeli barang secara online). Artinya disatu sisi infrastruktur sangat penting, namun harus didukung oleh jaringan dan koneksi internet yang memadai. Beberapa waktu terakhir kita di Nabire cukup berbahagia dengan hadirnya upgrade jaringan salah satu provider ke jaringan 4G, namun masih dirasa kurang memuaskan, mungkin perlu ditambah lagi kapasitasnya.  Hasil Sensus Ekonomi 2016 memotret 1 dari 14 penduduk di Nabire adalah pelaku usaha  dan sebesar 2,18 persen aktif menggunakan internet untuk usahanya, artinya para pelaku usaha ini mulai memasuki jaman e-commerce yang kompetitif. Sukses dan tidaknya para pelaku usaha e-commerce di Nabire sangat bergantung terhadap kondisi jaringan di wilayahnya. Sangat disayangkan jika para pelaku ekonomi di Nabire yang sedang berkembang 'dipaksa' terhambat usahanya dengan kondisi jaringan dan koneksi internet di kota kita yang cukup memprihatinkan. Tidak hanya sektor ekonomi, sektor pendidikan, kesehatan dan pemerintahan pun sudah mulai memasuki era digital yang membutuhkan koneksi internet cepat. Dari hasil beberapa pengamatan di sebagian kabupaten/kota di Papua seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, Mimika dan Biak Numfor sudah lebih dahulu menyediakan koneksi internet yang memadai. Dalam arti menyesuaikan kapasitas koneksi provider dengan banyaknya pengguna aktif internet diwilayahnya. Semoga Kabupaten Nabire dan wilayah sekitarnya pun dapat segera menyusul mengingat persaingan era informasi yang sangat cepat yang sudah tentu berpengaruh pada produktifitas sektor-sektor perekonomian dan sektor penting lainnya. (Penulis adalah Staf Seksi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nabire)