NABIRE - Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Nabire terus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Nabire. 

Instansi ini berkomitmen untuk memberikan layanan rujukan, pendampingan hukum hingga pemulihan psikologis bagi setiap korban yang membutuhkan pertolongan.

Kepala Plt DP3A Kabupaten Nabire, Novita Yupi, S.Pd, saat ditemui Papuapos Nabire di ruang kerjanya, Senin (27/7/2026), menjelaskan secara mendalam mengenai mekanisme pelayanan dan perlindungan yang diberikan lembaganya. 

Ia menegaskan bahwa pihaknya selalu berupaya melihat secara menyeluruh akar permasalahan yang dihadapi oleh para korban kekerasan guna menentukan langkah pemulihan yang tepat.

Dalam praktiknya, bentuk pemulihan dan bantuan yang diberikan tidak hanya terbatas pada pendampingan hukum di pengadilan, melainkan juga mencakup pemulihan fisik dan psikososial korban. “Kalau perempuan, kami selalu lihat dari masalah mereka, kami biasa belikan tiket mereka pulang ke tempat asalnya, kalau dari luar,” ujar Novita.

Novita menambahkan, langkah pemulangan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab nyata dari DP3A dalam memastikan keselamatan korban yang sudah berada di luar kapasitas penanganan mandiri. “Itu kami yang DP3A yang ambil alih untuk membayarkan tiket untuk mereka pulang ke daerah atau ke keluarganya,” jelasnya.

Pelayanan kemanusiaan ini diberikan secara inklusif tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, ras maupun status kependudukan korban di tanah Papua. “Pendatang atau orang Papua, kami belikan tiket dan antar sampai di pelabuhan atau Bandara, karena kita bertanggung jawab,” tegas Novita.

Bantuan tersebut diprioritaskan bagi korban yang benar-benar berada dalam situasi darurat dan tidak memiliki daya untuk keluar dari masalah yang menimpa mereka. “Itu betul-betul mereka yang tidak bisa atasi,” sambungnya.

Sebagai penutup Novita menegaskan, instansi/OPD DP3A Kabupaten Nabire berdiri sebagai ganda terdepan dalam rangka melindungi kaum perempuan yang rentan di wilayah Pemerintahan Kabupaten Nabire.

“Walaupun bukan berdomisili Papua karena kami bekerja di dalam pemerintahan, sehingga tidak memandang itu perempuan non-Papua atau perempuan Papua dalam melaksanakan tugas kami sebagai pembelah bangsa,” tandasnya. (sam)