NABIRE - Hutan di Papua bukan milik negara, tetapi milik masyarakat adat Papua, karena ada tiga struktur yang tidak bisa rubah oleh siapa pun, yakni agama, adat dan pemerintah.

Hal ini diungkapkan tokoh pemuda Papua Tengah, Musa Bomo, dalam pesan singkatnya Senin (7/10/24).

Dijelaskan Musa, agama, adat dan pemerintah itu, yang lebih dahulu ada adalah agama setelah itu adat dan terakhir lahirnya sebuah negara.

Dan sebelum negara ada, adat sudah ada sejak dahulu kala sekaligus masyarakat ada, sehingga dirinya sebagai tokoh pemuda Papua Tengah menyampaikan kepada negara bahwa jangan zalim berdasarkan Undang-Undang pasal 33 dengan esensinya bumi, dan air dikuasai pada prinsipnya untuk kemakmuran rakyat.

"Namun pada kenyataan yang saya melihat itu, tanah adat di Papua Tengah diambil alih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab perusahaan berskala nasional dan internasional, seperti PT. Freeport Indonesia dan perusahaan kelapa sawit di Papua," ujarnya.

Dalam pasal 33 dijelas kemakmuran rakyat tapi pada faktanya malah rakyat setempat menderita dan tidak rekrut sebagai karyawan di perusahaan itu.

Saat ini diketahui sebagai Ketua Tim Peduli Alam dan Manusia Kapiraya, pada 7 Oktober 2024 kepada awak media menyampaikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) demi atas nama negara melalui perusahaan kayu, perusahaan kelapa sawit dan perusahaan tambang emas menghargai tanah adat jangan kasih hancur tanah Adat Papua, lebih khusus dataran pantai selatan Kabupaten Dogiyai, Distrik Sukikai Selatan.

Karena masyarakat Adat Papua Tengah mereka bisa hidup tanpa perusahaan kayu dan perusahaan ilegal emas, seperti hadirnya PT. Zommalion Heavin Industri di Wakiya Kali Ibou.

Lanjut Boma, segala suku bangsa di seluruh dunia bisa menerima oksigen alam, karena ada hutan adat Papua, hutan Kalimantan dan hutan Amozon.

"Ketika hutan ini juga demi atas nama negara bila dibabat, berarti dunia akan menuju ambang kehancuran," pungkas Boma.(modes)