NABIRE - Gubernur Papua Tengah, Meki F Nawipa, SH, mendorong penguatan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar anak sejak usia dini.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Meki Nawipa, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, pada kegiatan sosialisasi dan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PAUD HI Provinsi Papua Tengah, Rabu (26/8/2026).

Dalam sambutannya, Meki Nawipa menegaskan PAUD merupakan fondasi paling mendasar dalam pembangunan sumber daya manusia. Masa usia dini merupakan periode emas yang sangat menentukan tumbuh kembang anak dan kualitas generasi Papua Tengah di masa depan.

Menurutnya, pelaksanaan PAUD HI sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan komitmen lintas sektor untuk memenuhi kebutuhan esensial anak, mulai dari pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan hingga kesejahteraan anak.

“Masalah anak bukan hanya urusan dinas pendidikan. Ini merupakan tanggung jawab bersama dinas kesehatan, dinas sosial, perangkat daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, Bapperida, pemerintah kabupaten serta seluruh mitra terkait,” ujar gubernur yang disampaikan asisten III.

Meki Nawipa juga mengakui, Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan akses di sejumlah wilayah, kondisi geografis yang sulit, belum meratanya layanan dasar serta sinergi kelembagaan yang masih perlu diperkuat.

Karena itu, penyusunan RAD PAUD HI diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi pedoman yang dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Papua Tengah.

Gubernur meminta agar RAD PAUD HI terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, baik di tingkat provinsi maupun di delapan kabupaten. Pemerintah daerah juga didorong memperkuat landasan pelaksanaan PAUD HI melalui regulasi daerah, termasuk penyusunan kebijakan dan peraturan yang dibutuhkan.

“Komitmen dan legalitas hukum sangat penting agar pelaksanaan PAUD HI memiliki arah, kesinambungan serta dukungan anggaran yang jelas,” kata gubernur dalam sambutannya.

Dalam penyusunan RAD, seluruh pihak juga diminta memperhatikan panduan dan rujukan nasional yang telah disiapkan oleh kementerian dan lembaga terkait, sehingga RAD yang dihasilkan tetap sejalan dengan kebijakan nasional sekaligus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat Papua Tengah.

Gubernur Meki turut menyampaikan apresiasi kepada Bunda PAUD Provinsi Papua tTengah beserta Pokja Bunda PAUD atas kerja keras dan dedikasinya dalam meningkatkan perhatian terhadap pendidikan serta tumbuh kembang anak usia dini.

Menurut Nawipa, peran bunda PAUD di tingkat provinsi dan kabupaten perlu terus diperkuat sebagai penggerak kolaborasi antara pemerintah, keluarga, satuan pendidikan, masyarakat dan seluruh mitra pembangunan.

Melalui kegiatan tersebut, gubernur berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyatukan persepsi dan langkah dalam penyelenggaraan PAUD HI di seluruh Papua Tengah.

Gubernur juga berharap RAD PAUD HI yang disusun dapat menjadi pedoman bersama untuk menghadirkan layanan yang lebih terpadu, sehingga setiap anak di Papua Tengah memperoleh pelayanan terbaik sejak usia dini.

“Komitmen kita harus diarahkan untuk menghasilkan anak-anak Papua Tengah yang sehat, cerdas, ceria, terlindungi dan berkualitas,” demikian pesan gubernur.

Sementara itu, Sekertaris Pokja Bunda PAUD Papua Tengah, Agustina Samori, STAK mengatakan kegiatan sosialisasi penyusunan aksi daerah di Provinsi Papua Tengah guna menyamakan persepsi lintas sektor untuk memperkuat faktor pelayanan PAUD HI di Papua Tengah.

Melalui sosialisasi PAUD HI para pemangku kepentingan mampu menyusun rancangan aksi daerah PAUD HI Provinsi Papua tTengah secara partisipatif, kongkrit dan selaras, guna mendukung pelayanan pendidikan, kesehatan, gizi pengasuhan serta perlindungan anak. (luk)