NABIRE - Bertempat di Gedung Guest House Nabire, yang terletak di Jalan Merdeka, pada Rabu (4/03/2026), Kantor Bapperinda Provinsi Papua Tengah (Papteng) menggelar kegiatan Sinkronisasi prioritas program Gubernur dan Wakil Gubernur Papteng dengan rencana kerja yang melibatkan semua perangkat daerah, yang dibuka secara langsung oleh Kepala Bapperinda diwakili Sekretaris, Jemmy Gerson Adii, SE.

Dalam sambutannya, Kepala Bapperinda Papteng mengatakan sebagaimana diketahui bersama bahwa, arah pembangunan Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2030 dapat mengacu pada visi Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu ‘Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis Maju dan Berkelanjutan’.

Dengan dijabarkan ke dalam 7 misi dan berbagai program super prioritas lintas perangkat daerah. Untuk itu, hari ini dan besok, tujuan utama kita sangat jelas dan sederhana tetapi krusial, yaitu dapat mensinkronkan data antara Bapperinda dan seluruh perangkat daerah, agar tidak terjadi perbedaan data saat melakukan monitoring oleh pimpinan.

“Kita tidak ingin lagi ada perbedaan angka antara laporan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Bapperinda. Ketidaksamaan target dan realisasi, ketidaksinkronan tahapan program super prioritas dan perbedaan narasi capaian kinerja. Karena ketika data tidak sinkron, maka yang terdampak bukan hanya adminitrasi, tetapi kredibilitas pemerintah daerah di hadapan pimpinan dan publik,” ujarnya.

Untuk itu, melalui forum persidangan ini diharapkan memastikan beberapa hal penting, antara lain keselarasan program dan kegiatan OPD, kesesuaian tahapan pelaksanaan dan target kinerja tahun 2026, validitas dan konsistensi data antara dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja. “Tujuan kita satu data pembangunan Papua Tengah sebagai dasar monitoring pimpinan,” jelasnya.

Sehingga kehadiran Kantor Bapperinda bukan hanya mengumpulkan data tetapi dapat memastikan bahwa setiap angka yang dilaporkan adalah angka yang sama ketika ditanyakan oleh gubernur maupun wakil gubernur di setiap ada kegiatan monitoring.

Dengan demikian selaku Kepala Bapperinda meminta kepala seluruh OPD hadir dengan data yang lengkap dan terbaru, tidak mempertahankan ego sektoral, terbuka untuk koreksi dan perbaikan dan menjadikan forum ini sebagai ruang penyelarasan bukan pembenaran.

Maka itulah esensi tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan berbasis digital sebagaimana amanat misi ketiga Pemerintah Provinsi Papua Tengah. “Akhirnya saya berharap kegiatan ini menghasilkan data yang benar, target yang realistis, tahapan yang jelas dan komitmen bersama untuk mengawal program super prioritas hingga benar-benar dirasakan masyarakat Papua Tengah,” tambahnya.

Untuk diketahui oleh semua pimpinan OPD yang ada di wilayah Provinsi Papua Tengah, bahwa selama tahun terakhir lalu telah dilakukan monitoring lapangan dan monitoring meja dan di saat ini kegiatan monitoring akan dilakukan pada tingkat pimpinan.(des)