79 Kampung Minta Pengadaan Obat dan Tenaga Medis
DOGIYAI - Masyarakat kampung melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kampung meminta kepada Pemerintah Kabupaten Dogiyai untuk memperhatikan pengadaan obat-obatan dan tenaga medis di setiap Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Usulan tersebut disampaika
Bagikan
DOGIYAI - Masyarakat kampung melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kampung meminta kepada Pemerintah Kabupaten Dogiyai untuk memperhatikan pengadaan obat-obatan dan tenaga medis di setiap Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Usulan tersebut disampaikan 79 kepala kampung, 79 sekretaris kampung dan 79 Bamuskam bersama 10 kepala distrik se Kabupaten Dogiyai
Usulan masyarakat kampung melalui Musrenbang tersebut dibacakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (BPMK) Kabupaten Dogiyai, Damiana Tekege,SH.,MHum pada penutupan Musrenbang Kampung tingkat kampung dan distrik se Kabupaten Dogiyai, Kamis (12/3) lalu di Aula Pemda Dogiyai, Moanemani.
Masyarakat kampung mengangkat masalah ketersediaan obat-obatan dan tenaga medis melalui Musrenbang sebagai usulan dari bawah dalam penyusunan rencana pembangunan kabupaten karena selama ini, hampir sebagian besar Puskesmas mengeluh tidak ada obat-obatan. Kalaupun ada, hanya beberapa saja sehingga petugas medis yang ada juga tak mampu menangani penderitaan masyarakat sekitarnya.
Demikian juga halnya dengan petugas medis. Selama ini, terdengar banyak keluhan masyarakat terhadap tidak adanya petugas medis di Pustu dan Puskesmas. Karena, petugas medis yang ditempatkan pemerintah tidak betah di tempat tugas.
Akibat tidak tertibnya pengadaan obat-obatan dan petugas medis di Pustu dan Puskesmas, terkesan gedung Pustu dan Puskesmas hanya menjadi ‘monument’ di kampung.
Selain ketersediaan obat-obatan dan tenaga medis ditempat tugas, masyarakat kampung juga meminta pemerintah untuk memperhatikan peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kualitas tenaga medis dan pelayanan imunisasi.
Masyarakat Kimupugi misalnya, mengeluh karena selama ini tidak ada pelayanan imunisasi. Padahal, Puskesmas Moanemani berada di wilayah Kampung Kimupugi. Oleh karena itu, masyarakat meminta kepada DPRD Kabupaten Dogiyai beberapa saat lalu mengusulkan agar wakil rakyat mempertanyakan dana imunisasi kepada instansi teknis terkait.
Akibat tidak ada pelayanan imunisasi, salah satu warga Kimupugi mengungkapkan, isterinya terpaksa bolak-balik ke Nabire untuk imunisasi selama masa kehamilan dan pasca melahirkan.
Kasus tersebut hanya setitik keluh kesah pelayanan kesehatan di Kabupaten Dogiyai. Oleh karena itu, wajar masyarakat di kampung mengusulkan pengadaan obat-obatan dan tenaga medis yang semestinya tugas rutin dari instansi teknis khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Dogiyai. (ans)
Bagikan artikel ini



