NABIRE - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire terus mengawal secara intensif perluasan jaringan listrik PLN agar dapat menjangkau hingga ke kampung-kampung, pesisir, kepulauan, serta wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di Kabupaten Nabire. Program strategis pemerataan energi ini kini mulai memasuki tahap sondir tanah yang krusial sebagai persiapan teknis pembangunan tiang dan tower jaringan listrik.

Ketua Komisi B DPRK Nabire, Poppy Amir Sawaka, mengungkapkan proses sondir tanah tersebut dikerjakan bersama tim PLN Unit Pelaksana Konstruksi (UP2K) pada akhir pekan lalu, tepatnya Jumat dan Sabtu, 8-9 Agustus 2026. 

Menurutnya, infrastruktur jaringan listrik ini tidak dirancang hanya untuk satu titik tertentu saja, melainkan disiapkan secara komprehensif untuk merata hingga ke kawasan pesisir dan kepulauan.

Lebih lanjut, Poppy merinci bahwa rute pembangunan tahap awal ini dimulai dari Kampung Makimi, dilanjutkan ke Mosan, Maspawa, Nathan, Winami, lalu bergeser ke Kepulauan Moor hingga Taumi, sebelum akhirnya didorong lebih luas ke wilayah barat Nabire. 

Ia menambahkan, tahapan fisik di lapangan ini merupakan tindak lanjut nyata dari survei gabungan yang dilakukan komisi B bersama pihak PLN pada November-Desember 2025 serta hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PLN UP2K.

Dalam forum RDP tersebut, komisi B secara tegas mempertanyakan sejauh mana komitmen nyata PLN dalam menghadirkan akses listrik secara merata hingga ke wilayah pesisir dan kepulauan terluar. Merespons desakan tersebut, pihak PLN kemudian meminta dukungan berupa rekomendasi resmi dari pihak DPRK agar dapat segera ditindaklanjuti ke tingkat kementerian terkait.

Poppy menegaskan, ketersediaan aliran listrik selama 1x24 jam penuh merupakan kebutuhan dasar yang sudah sangat lama dinantikan oleh masyarakat di pedesaan dan wilayah 3T. Selama ini, keterbatasan sarana penerangan telah berdampak langsung pada berbagai sektor penting seperti kualitas pendidikan, layanan kesehatan, perputaran roda ekonomi hingga aktivitas sosial sehari-hari warga. 

Oleh karena itu, ia memastikan bahwa Komisi B DPRK Nabire tidak akan berhenti sekadar pada tahap survei dan sondir, melainkan akan terus mengawal ketat proses pembangunan hingga jaringan benar-benar terbangun dan menyala di seluruh kampung.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran proyek infrastruktur ini, Poppy juga menyampaikan pesan khusus kepada warga di wilayah-wilayah yang akan segera dialiri listrik agar turut berpartisipasi aktif. “Pesan saya kepada masyarakat yang wilayahnya akan dijangkau, mari ambil bagian membantu. Tolong dijaga, jangan dihalangi, agar pekerjaan berjalan baik sesuai harapan kita bersama,” ujar Poppy.

Menutup pernyataannya, ia mengingatkan lembaga legislatif daerah senantiasa hadir sebagai perwakilan rakyat yang membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat luas. “DPR adalah perwakilan rakyat yang membawa aspirasi rakyat. Mari kita bersama-sama mengawasi, menjaga, dan membantu kelancaran pekerjaan PLN UP2K,” pungkas Poppy. (amd)