Baca! Biar Ko Tau
Pencarian
13 artikel cocok dengan pencarian Anda.
“Pemerintah memandang bahwa RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memiliki arti penting dalam memberikan pelindungan, kepastian hukum, sekaligus menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 serta menyelaraskan berbagai ketentuan ketenagakerjaan yang selama ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan,” kata Yassierli.
“Kita akan terus mengakomodasi aspirasi dari seluruh stakeholder anak bangsa. Mudah-mudahan kita bisa menghasilkan sebuah undang-undang yang adil bagi semua pihak,” ujar Cucun dalam Dialog Sosial bertema Mengawal RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang Adil bagi Semua, di Bekasi, Kamis (1/10/2026)
Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan kepada Komisi IX DPR RI dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperjuangkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. Komitmen tersebut disampaikan saat menerima aspirasi Kepala Suku Wate, Otis Monei, S.Sos., M.Si, di Gedung DPR Papua Tengah (DPRPT), Senin (17/8/2026).
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal menyampaikan beberapa catatan terkait harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan Tengah dan Provinsi Papua Utara. Beberapa hal tersebut di antaranya yakni peristilahan, pengaturan Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga batas wilayah dan juga nama adat di beberapa wilayah Papua. Termasuk pada peristilahan, ia menilai hal tersebut perlu dirundingkan kembali.
NABIRE - Yuni Wonda, Bupati Puncak Jaya berkeberatan jika Kabupaten Puncak Jaya diatur dalam pembentukan RUU Provinsi Pegunungan Tengah Papua bersama dengan kabupaten-kabupaten di wilayah adat Lapago. Karena menurut Yuni, tak ada kesamaan historis pemerintah sehingga pihaknya menolak diikutkan dalam RUU pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah Papua.
JAKARTA - Dalam rancangan undang-undang (RUU) Pemilihan Umum, penyelenggaraan Pilkada kembali dinormalisasi.Setelah penyelenggaraan Pilkada
NABIRE – Perjuangan untuk menghadirkan satu provinsi di Tanah Papua, khususnya pemekaran Provinsi Papua Tengah bukan hal ataupun usulan dari aspirasi yangbaru melainkan tinggal diperjuangkan dalam pengesahan dan penetapan Rancangan Undang Undang (RUU) yang akan dibahas ole
NABIRE - Dalam amandemen Presiden RI bernomor R-13/Pres/02/2014, tertanggal 27 Februari 2014, tertuang amanat kepada 3 orang menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia. Dalam amandemen Presiden SBY yang ditujukan kepada
Jayapura - Dibawa pimpinan Menteri Dalam Negeri, Gubernur Papua dan Papua Barat, MRP Papua/Papua Barat, DPR Papua/Papua Barat melakukan rapat dengar pendapat (hearing) dengan DPR RI tentang Draft RUU Otsus Plus Di Tanah Papua. Dalam Pertemuan tersebut turut dihadiri Menk