Motor Hilang Sejak 2025 Akhirnya Kembali
Keberhasilan tersebut merupakan hasil kegiatan patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang dilaksanakan personel Polres Nabire pada Minggu (1/11/2026) malam hingga Senin (2/11/2026) dini hari.
Pencarian
370 artikel cocok dengan pencarian Anda.
Keberhasilan tersebut merupakan hasil kegiatan patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang dilaksanakan personel Polres Nabire pada Minggu (1/11/2026) malam hingga Senin (2/11/2026) dini hari.
Di mana, Sekda Nabire meminta agar pihak SPBU tidak lagi melayani oknum-oknum yang membeli BBM subsidi dan kembali dijual dengan harga industri atau harga tertinggi, tetapi lebih baik BBM bersubsidi itu dibeli dan langsung digunakan oleh masyarakat yang benar–benar membutuhkan, bukan diperjualbelikan lagi.
Kendaraan tersebut sebelumnya dilaporkan hilang di sekitar Jalan Kusuma Bangsa, Kabupaten Nabire, sekitar empat tahun silam.
"Penghargaan ini bukan untuk pribadi saya, tetapi untuk seluruh masyarakat Puncak. Ini menjadi bukti bahwa kerja keras kita bersama mendapatkan apresiasi. Walaupun tantangan yang kami hadapi sangat berat, tekad kami tetap sama, yaitu terus membangun dengan hati," ujarnya.
“Akses jalan sudah terbuka dan kami terus berkomunikasi dengan kedua kelompok. Kami memprioritaskan kelancaran aktivitas belajar mengajar agar para siswa dapat pulang ke rumah dengan aman dan lancar,” ujar Kompol Henri Alfredo Korwa.
“Akses jalan sudah terbuka dan kami terus berkomunikasi dengan kedua kelompok. Kami memprioritaskan kelancaran aktivitas belajar mengajar agar para siswa dapat pulang ke rumah dengan aman dan lancar,” ujar Kompol Henri Alfredo Korwa.
Timotius Bonai selaku perwakilan Kepala Sekolah SD Negeri Yokiwa mengapresiasi kepedulian Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku terhadap kebutuhan dasar para murid.
Palang dibuka setelah dilakukan mediasi antara Pemerintah Kabupaten Nabire, pihak kepolisian dan keluarga yang mengklaim kepemilikan tanah.
Dalam dialog tersebut, muncul aspirasi agar definisi OAP dalam Perdasus Nomor 14 Tahun 2026 tentang Orang Asli Papua dievaluasi, terutama terkait aspek genealogis atau garis keturunan.
“Kita tidak hanya dihadapkan pada kebutuhan penyesuaian anggaran, tetapi juga pada tantangan pemulihan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan pasca berbagai rentetan bencana alam dan bencana sosial yang telah memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat,” ungkapnya.