NABIRE - Sekretaris Daerah (Sekda) Nabire, Yulianus Pasang, S.Pd., M.Pd, pada Selasa (10/11/2026) kembali melakukan Sidak Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Distrik Makimi yang difokuskan pada Stasiun Pengisian Bahan Umum (SPBU) dan sejumlah pengecer yang marak menjual BBM subsidi dengan harga industri atau harga lebih tinggi.

Di mana, Sekda Nabire meminta agar pihak SPBU tidak lagi melayani oknum-oknum yang membeli BBM subsidi dan kembali dijual dengan harga industri atau harga tertinggi, tetapi lebih baik BBM bersubsidi itu dibeli dan langsung digunakan oleh masyarakat yang benar–benar membutuhkan, bukan diperjualbelikan lagi.

Selain itu, Sekda juga meminta agar BBM bersubsidi yang ada di SPBU wilayah Distrik Makimi, bukan untuk jatah pihak tertentu dan juga BBM bersusidi itu untuk kembali dijual, tetapi biarlah masyarakat yang membeli langsung di SPBU sesuai dengan kebutuhannya yang akan dipakai atau digunakan.

Untuk itu, ke depan Pemerintah Kabupaten Nabire akan membuat satu aturan khusus bagi semua masyarakat, misalnya masyarakat nelayanan yang ingin membeli BBM bersubsidi dapat mengambil rekomendasi langsung dari Dinas Perikanan Kabupaten Nabire, sementara masyarakat petani dan penggergaji kayu mengambil rekomendasi dari Dinas Pertanian Nabire.

Dengan demikian, selaku Sekda berharap semua masyarajkat yang benar–benar membutuhkan BBM bersubsidi bias mendapatkan BBM sesuai kebutuhan dan tidak ada lagi yang pulang dengan penyesalan dan sungutan, karena tidak dapat BBM bersubsidi. “Saya kira mata rantai oknum-oknum yang selama ini mendapatkan BBM bersubsidi dengan gampang harus segera diputuskan dengan cara Sidak terus,” tegasnya.

Dan langkah ini diawali dari Distrik Makimi, selanjutnya kegiatan Sidak juga akan ke distrik lain yang ada di wilayah Kabupaten Nabire, terutama Sidak BBM dan juga Sidak kedisiplinan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor distrik, Puskesmas dan juga para kepala sekolah dan guru serta kepala kampung bersama aparatnya.

Untuk itu, langkah Sidak berikutnya ke distrik, Puskesmas, sekolah dan kampung, tidak akan ada pemberitahuan, tetapi akan dilakukan secara mendadak dan bagi PNS yang tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang jelas, akan diberikan sanksi dan teguran keras bagi semua aparat pemerintah. (des)