DPRD Mempertanyakan Kinerja Pelayanan RSUD Nabire
NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire mempertanyakan kinerja pelayanana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabup
Pencarian
78 artikel cocok dengan pencarian Anda.
NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire mempertanyakan kinerja pelayanana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabup
NABIRE - Bertempat di ruang Rapat Setda Nabire, Kamis (16/11), digelar kegiatan pelaksanaan sosialisasi tentang penerapan sistem akuntabilit
NABIRE - Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Nabire kini dijabat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Semmy Ronny Thabaa. Sejak memangku jabatan sebagai Kapolres banyak hal yang telah dilakukan. Salah satu warga masyarakat Kabupaten Nabire Oncy Tawaru menyatakan salut ak
SUGAPA - Tokoh intelektual Kabupaten Intan Jaya, Martinus Maisini menilai, perlu dilakukan evaluasi terhadap semua SKPD yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Intan Jaya. Terlebih lagi, saat ini sudah memasuki lima tahun masa kepemimpinan bupati dan wakil bupati Intan
NABIRE - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, telah melakukan Audit Kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2015, mulai hari Senin (22/08) hingga 10 hari kerja yang telah dilaksanakan bertempat di Aula pada Kantor Kementer
NABIRE - Hari Koperasi ke-69 tahun 2016 diperingati dengan tema “Koperasi wujud badan usaha milik rakyat” sangat tepat untuk dijadikan acuan dan langkah positif untuk meningkatkan kinerja dan prestasi bagi gerakan koperasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup masyar
NABIRE- Dukungan kinerja pegawai negeri sipil (PNS) di setiap daerah sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan tunjangan kerja. Karena dengan tunjangan kinerja tersebut akan mendorong motifasi pegawai dalam menjalank
Jayapura,- Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam proses perencanaan setiap tahun anggaran Pimpinan Unit Kerja/Organisasi baik di lingkungan Pemerintah Provinsi atau kabupaten/kota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (UKI) dalam sebuah perj