Baca! Biar Ko Tau
Pencarian
81 artikel cocok dengan pencarian Anda.
NABIRE – Beberapa hari lalu ada oknum dengan berbekal Surat Edaran Bupati Nabire, mendatangi tempat-tempat usaha untuk meminta sumbangan dalam rangka persiapan pelantikan Gubernur Provinsi Papua Tengah. Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos, M.Si, saat dikonfirmasi Papuapos Nabire, menegaskan jika Surat Edaran Bupati Nabire itu adalah palsu.
NABIRE – Bupati Nabire, Mesak Magai marah karena sebagian besar pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire tidak mengikuti sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nabire. Siapa pimpinan SKPD yang tidak menghadiri dan sidang paripurna DPRD selanjutnya akan diberikan sanksi.
NABIRE - Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos, M.Si berbincang-bincang dengan Wamendagri John Wempi Wetipo di lokasi rencana dibangunnya Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, di Karadiri II, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire. Bupati Mesak menjelaskan, segala fasilitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Nabire, tidak diragulkan dan semua sudah siap.
NABIRE | PAPUAPOS NABIRE – Pernyataan mantan Bupati Nabire, Isaias Douw yang dimuat di media online juga media sosial yang meminta pemerintah pusat memperhatikan anak daerah di Meepago menjabat Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, ditanggapi oleh Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos, M.Si.
NABIRE | PAPUAPOS NABIRE – Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos, M.Si mengomentari pernyataan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng terkait dirinya masih tetap memperjuangkan ibukota Provinsi Papua Tengah di Mimika. Terkait perjuangan Bupati Omaleng itu, jika dilihat dari historis pemerintahan, tanya Bupati Mesak, Kabupaten Mimika sudah memekarkan berapa kabupaten ?
NABIRE – Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos, M.Si, menjawab tuntutan mahasiswa asal Kabupaten Nabire soal pembangunan asrama di Kota Studi Jayapura yang disampaikan melalui aksi demo damai di Kantor DPRD Nabire, Senin (11/7/22) kemarin. Dari tiga asrama mahasiswa yang ada di Kota Jayapura, satu asrama akan dibangun di tahun 2022 ini. Sementara dua asrama lainnya telah diprogramkan dan akan dianggarkan pembangunannya di tahun depan.
NABIRE – Terkait adanya pro kontra di tengah-tengah masyarakat berkaitan status wilayah adat maupun berkaitan dengan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua, Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos, M.Si, berharap agar pro kontra itu untuk diakhiri. Sebaliknya, dirinya mengharapkan adanya dukungan dari masyarakat Kabupaten Nabire.
NABIRE – Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos, M.Si, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah se-Indonesia yang digelar oleh DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Rakor yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (16/6/22). Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengikuti acara ini secara virtual.
NABIRE – Bupati Nabire, Mesak Magai atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire menyampaikan terima kasih kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire atas kerja kerasnya terutama selama berlangsungnya Sidang Paripurna sehingga adanya rekomendasi, koreksi masukan dari para anggota dewan. Masukan dari anggota dewan berupa kritik, koreksi dan masukan akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undagangan yang berlaku.
NABIRE – Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos, M,Si, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2021 mengatakan, dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021, Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban menyampaikan LKPJ tahun 2021 kehadapan pimpinan dan anggota DPRD melalui sidang paripurna untuk melaporkan penyelenggaraan pemerintahan dan hasil kinerja pembangunan yang telah dicapai selama tahun anggaran 2021. Hal ini sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Dipertegas lagi di dalam pasal 69 dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.